Status Awas Kekeringan di Banyumas: BPBD Siagakan Mitigasi Karhutla dan Imbau Penghematan Air
Baca dalam 60 detik
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah wilayah tersebut berstatus awas kekeringan meteorologis pada awal September 2026.
- Sepanjang tahun ini, tercatat 28 kejadian karhutla di Banyumas yang menghanguskan total 24,868 hektare lahan, dengan insiden terakhir di Desa Karanganyar, Patikraja, pada 3 September.
- BPBD mengajak warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, melaporkan titik api sejak dini, serta menggunakan air bersih secara efisien untuk menghadapi dampak kekeringan yang lebih luas.

Memasuki Dasarian I September 2026, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, resmi berstatus awas kekeringan meteorologis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat langsung menggencarkan langkah antisipasi, karena kondisi lingkungan yang kering disebut berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman.
Kepala Pelaksana BPBD Banyumas, Dwi Irawan Sukma, menegaskan bahwa kekeringan bukan sekadar persoalan ketersediaan air. Dalam keterangannya di Purwokerto, Sabtu (5/9), ia menggarisbawahi bahwa musim kemarau tahun ini telah mencatatkan 28 kejadian karhutla dengan total area terbakar mencapai 24,868 hektare. Insiden terbaru terjadi di Desa Karanganyar, Kecamatan Patikraja, pada Kamis (3/9) yang menghanguskan lahan seluas satu hektare.
Angka tersebut menjadi alarm tersendiri. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, frekuensi kebakaran lahan di wilayah dengan topografi perbukitan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dwi mengingatkan bahwa sumber api sekecil apa punโbaik dari puntung rokok, pembakaran sampah, maupun aktivitas pembukaan lahanโdapat dengan mudah membesar ketika vegetasi dalam keadaan kering dan angin berembus kencang.
Oleh karena itu, BPBD tidak hanya menyiapkan respons cepat saat kebakaran terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan partisipatif. Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah tanpa pengawasan, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. "Kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla," ujar Dwi, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Ladjis.
Di sisi lain, status awas kekeringan meteorologis yang berlaku untuk periode 1โ10 September 2026 juga memaksa warga untuk beradaptasi dengan keterbatasan air. BPBD mengimbau penggunaan air bersih secara efisien untuk kebutuhan domestik, sementara sektor pertanian diminta mengatur distribusi irigasi secara lebih bijak. "Kami harapkan masyarakat menghemat dan mengatur distribusi air untuk lahan pertanian," tambah Dwi.
Fenomena ini sejatinya bukan hanya persoalan lokal. Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang kerap menjadi penyumbang kabut asap lintas wilayah ketika karhutla melanda. Jika kebakaran tidak tertangani cepat, dampaknya bisa meluas hingga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas penerbangan, dan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Koordinasi antara BPBD, TNI/Polri, dan relawan kebencanaan pun menjadi kunci agar respons di lapangan berjalan efektif.
Langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Banyumas ini selaras dengan arahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperingatkan bahwa puncak musim kemarau di sebagian wilayah Jawa masih akan berlanjut hingga akhir September. Dengan demikian, kewaspadaan tidak boleh kendur meski hujan mulai turun di beberapa titik.
Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Banyumas mampu menekan angka karhutla, tetapi juga seberapa siap masyarakat beralih pada praktik pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan. Apakah insentif untuk pertanian tanpa bakar akan menjadi prioritas pemerintah daerah, atau justru kembali mengandalkan pendekatan reaktif saat api telah menyala? Waktu yang akan menjawab, namun kesiapsiagaan hari ini menentukan besarnya kerugian esok.



