Wamendagri Ajak Mahasiswa Jadi Garda Depan Percepatan Eliminasi TBC di Desa

Pemerintah pusat mulai menggeser strategi penanganan tuberkulosis (TBC) dengan melibatkan ribuan mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai ujung tombak di lapangan. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa keterlibatan kampus bukan sekadar formalitas, melainkan jawaban atas kelangkaan tenaga kesehatan yang selama ini menghambat pelacakan kasus dan edukasi masyarakat di daerah terpencil.

Wacana ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Penanganan TBC yang digelar di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9). Wiyagus menyebut kolaborasi lintas sektor ini sebagai "darah segar" bagi program yang selama ini kerap berjalan pincang di tingkat kabupaten hingga desa. Ia mengakui, kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan sebelumnya hanya menjangkau level provinsi dan kabupaten, sehingga peran mahasiswa diharapkan mampu menembus lapisan masyarakat paling bawah.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Setiap tahun, puluhan ribu kasus baru ditemukan, namun banyak yang tidak terdeteksi karena minimnya akses layanan kesehatan dan stigma sosial. Pemerintah menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik, angka yang sama juga dibidik untuk pelacakan kontak erat dan tingkat kesembuhan pasien. Tanpa intervensi agresif, target eliminasi TBC pada 2029—sesuai arahan Presiden—hanya akan menjadi angan-angan.

Di sinilah peran mahasiswa menjadi krusial. Mereka tidak hanya membantu petugas kesehatan dalam penjaringan kasus, tetapi juga menjadi agen edukasi yang mampu mengubah perilaku masyarakat. Kehadiran mereka di desa-desa diharapkan dapat memecah kebuntuan komunikasi yang selama ini menjadi tembok antara program pemerintah dan warga. Wiyagus mencontohkan, banyak pasien TBC yang enggan berobat karena takut dikucilkan, sehingga pendekatan persuasif dari kalangan muda dinilai lebih efektif.

Namun, Wiyagus mengingatkan bahwa semangat kolaborasi tanpa dukungan anggaran hanya akan menjadi wacana. Ia meminta pemerintah daerah untuk memasukkan program penanganan TBC ke dalam dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Masalah kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya masuk dalam dokumen perencanaan," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penanganan TBC tidak bisa lagi dipandang sebagai program tambahan, melainkan prioritas yang mengikat secara hukum.

Di tengah optimisme tersebut, pertanyaan besar masih menggantung: apakah perguruan tinggi siap memobilisasi mahasiswa secara konsisten di tengah padatnya kurikulum dan kegiatan akademik? Beberapa kampus mungkin akan kesulitan menyeimbangkan peran mahasiswa sebagai agen kesehatan dengan tuntutan studi mereka. Namun, Wiyagus menilai konsorsium yang sudah terbentuk merupakan bukti keseriusan dunia akademik. Ia berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremonial belaka, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menekan angka TBC secara signifikan.

Bagi Indonesia, keberhasilan program ini bukan hanya soal kesehatan masyarakat, tetapi juga ujian bagi tata kelola pemerintahan daerah. Jika pemda gagal mengalokasikan anggaran atau mengintegrasikan program ke dalam perencanaan, maka kolaborasi dengan kampus hanya akan menjadi proyek sesaat. Sebaliknya, jika berjalan mulus, model kolaborasi ini bisa menjadi template penanganan penyakit menular lainnya. Akankah mahasiswa benar-benar menjadi garda terdepan yang diharapkan, atau justru menjadi penonton di tengah birokrasi yang lamban? Waktu yang akan menjawab.