DPD Nilai Langkah Prabowo di EEF Buka Jalan Dagang ke 290 Juta Konsumen: Apa Dampaknya bagi Daerah?

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di ajang Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, bukan sekadar retorika diplomatik. Lebih dari itu, ia melihat ada terobosan nyata yang bisa membuka akses pasar bagi produk Indonesia ke kawasan Eurasia, sekaligus memperkuat posisi tawar Jakarta di tengah rivalitas global.

Menurut Sultan, pernyataan Prabowo yang menekankan komitmen Indonesia terhadap kerja sama dengan Rusia, khususnya melalui skema Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), merupakan langkah strategis. Ia menggarisbawahi bahwa Rusia memiliki kapabilitas teknologi yang relevan untuk mendukung program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang selama ini menjadi prioritas pemerintah. “Kita mengapresiasi Presiden Prabowo telah memberikan kesempatan kepada Rusia untuk membantu menyelesaikan agenda krusial seperti pengembangan teknologi pupuk, energi nuklir, dan eksplorasi blok migas di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/9).

Bagi Indonesia, kerja sama ini bukan tanpa kepentingan. Di tengah kebutuhan mendesak untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas, kehadiran mitra teknologi seperti Rusia bisa menjadi katalis. Sultan menilai bahwa skema perdagangan bebas dengan EAEU—yang beranggotakan Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Rusia—akan membuka peluang investasi yang lebih besar. Ia optimistis hal ini akan berdampak langsung pada perekonomian daerah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru. “Dengan demikian dapat secara langsung memberikan dampak perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah terkait,” tambahnya.

Data yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Vladivostok pada Kamis (3/9) waktu setempat memang cukup mencolok. Perjanjian dagang tersebut, menurut Presiden, akan memberikan akses bagi produsen Eurasia ke lebih dari 290 juta konsumen Indonesia. Sebaliknya, produsen dalam negeri bakal menikmati pintu masuk ke lima pasar negara anggota EAEU. Prabowo menyebut arsitektur kerja sama ini sebagai “perdagangan Selatan-Selatan”, sebuah kerangka yang kerap dianggap lebih adil bagi negara berkembang.

Namun, di balik optimisme tersebut, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, implementasi FTA sering kali memakan waktu lama dan menghadapi hambatan teknis, mulai dari harmonisasi standar hingga prosedur bea cukai. Kedua, ketergantungan pada teknologi asing, khususnya di sektor energi, harus diimbangi dengan penguatan kapasitas dalam negeri agar tidak sekadar menjadi pasar. Ketiga, dinamika geopolitik yang melibatkan Rusia—termasuk sanksi dari negara Barat—bisa menjadi risiko tersendiri bagi perusahaan Indonesia yang ingin berekspansi ke kawasan tersebut.

Bagi pelaku usaha di Indonesia, kabar ini tentu membuka harapan baru. Selama ini, pasar ekspor utama Indonesia masih terkonsentrasi ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Diversifikasi pasar ke kawasan Eurasia dapat menjadi penyangga ketika permintaan dari mitra tradisional melemah. Sektor-sektor yang berpotensi diuntungkan antara lain produk pertanian, tekstil, otomotif, dan elektronik, yang selama ini memiliki daya saing di pasar internasional.

Di sisi lain, respons positif dari DPD menunjukkan adanya dukungan politik yang luas terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo. Ini penting karena keberlanjutan sebuah perjanjian dagang tidak hanya ditentukan oleh eksekutif, tetapi juga oleh dukungan legislatif dan stabilitas politik dalam negeri. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah seberapa cepat realisasi dari nota kesepahaman ini bisa diterjemahkan ke dalam kontrak-kontrak bisnis yang konkret. Para pengusaha tentu menunggu langkah lanjutan, termasuk kemudahan akses pembiayaan dan jaminan kepastian hukum.

Ke depan, ujian sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mampu mengelola ekspektasi dan memastikan bahwa setiap kerja sama internasional membawa manfaat yang terukur bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir korporasi. Apakah hilirisasi yang digadang-gadang akan berjalan sesuai rencana, atau justru terjebak dalam kepentingan jangka pendek? Waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, langkah Prabowo di Vladivostok telah menempatkan Indonesia pada peta baru diplomasi ekonomi kawasan.