Petuah Kekuasaan Jokowi di Kebumen: Sinyal Politik atau Sekadar Nasihat?

Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi pusat perbincangan politik setelah petuahnya tentang kekuasaan di sebuah acara keagamaan di Kebumen ditafsirkan sebagai pesan terselubung. Dalam peringatan Maulid Nabi dan Haul ke-8 di Pondok Pesantren Al-Falah, Sabtu (29/8/2026), Jokowi mengutip falsafah Jawa "Lamun siro sekti, ojo mateni"—yang berarti jika engkau kuat, jangan membunuh—sebagai pengingat agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk menyingkirkan lawan. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi di tengah dinamika politik nasional yang masih diwarnai ketegangan pasca-pemilu.

Kritik publik terhadap Jokowi muncul karena ia dianggap baru dua tahun meninggalkan kursi kepresidenan setelah sepuluh tahun berkuasa. Banyak yang menilai petuah tersebut tidak netral, melainkan diarahkan untuk melindungi kepentingan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kini berada di puncak kekuasaan bersama Prabowo Subianto. Namun, Ade Armando, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua, dengan tegas membantah tafsir tersebut. Menurutnya, tidak ada bukti Jokowi pernah menggunakan kekuasaannya secara semena-mena untuk menghabisi lawan politik selama menjabat.

Ade, yang juga mantan politikus PSI, menyebut kritik yang dialamatkan kepada Jokowi lebih banyak didorong oleh ketidakpercayaan publik yang sudah mengakar. "Kalau orang berpikir begitu, itu karena memang sudah punya ketidakpercayaan. Jadi, dari mana? Ya, enggak percaya saja sama Pak Jokowi. Dia ngomong apa pun juga salah. Ijazahnya saja ditanyain," ujarnya dalam program ROSI di Kompas TV, Jumat (4/9/2026). Ia menambahkan bahwa Jokowi justru konsisten dengan prinsip tidak menggunakan kekuasaan untuk menghabisi lawan, dan petuah itu relevan sebagai nasihat bagi pemerintahan saat ini.

Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai pernyataan Jokowi bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal politik yang disengaja. "Ini menunjukkan Jokowi masih memantau panggung politik dan ingin memastikan pesan tertentu tersampaikan," katanya. Emrus juga menyebut Jokowi sebagai politisi pragmatis yang cermat membaca situasi, sehingga pernyataannya di ruang publik selalu memiliki kalkulasi. Pandangan ini memperkuat spekulasi bahwa Jokowi tengah menegaskan posisinya di tengah rivalitas antar-elite yang masih bergejolak.

Bagi pembaca di Indonesia, perdebatan ini bukan sekadar soal interpretasi petuah, melainkan cermin dari kesehatan demokrasi dan etika kekuasaan. Ketika mantan presiden masih mampu memengaruhi opini publik, pertanyaannya adalah sejauh mana batas antara nasihat dan intervensi politik. Publik juga diingatkan bahwa kepercayaan terhadap institusi politik sedang diuji, dan setiap pernyataan tokoh besar akan selalu dibaca sebagai bagian dari permainan kekuasaan yang lebih luas.

Ke depan, publik akan terus mengamati apakah petuah Jokowi diikuti dengan tindakan nyata dalam peta politik, atau hanya menjadi retorika belaka. Yang lebih menarik, bagaimana Prabowo dan Gibran merespons pesan ini—apakah akan mengadopsinya sebagai pedoman atau justru mengabaikannya. Di tengah maraknya politik identitas dan pragmatisme, pertanyaan mendasar yang menggantung: apakah kekuasaan di Indonesia benar-benar digunakan untuk melayani, atau justru menjadi alat untuk melanggengkan kepentingan segelintir elit? Jawabannya akan menentukan arah demokrasi kita ke depan.