China Mulai Pangkas Subsidi Kendaraan Listrik, Pajak Baterai Lithium Naik Bertahap

Pemerintah China secara resmi mengumumkan pencabutan pembebasan pajak konsumsi untuk baterai lithium, menandai babak baru dalam kebijakan insentif kendaraan energi baru (NEV) yang selama ini menjadi tulang punggung industri otomotif listrik global. Mulai 1 September 2026, baterai litium primer dan baterai isi ulang litium-ion akan dikenakan pajak konsumsi sebesar 2 persen, yang kemudian naik menjadi 4 persen pada 1 September 2027.

Langkah ini bukan sekadar penyesuaian teknis perpajakan, melainkan sinyal kuat bahwa Beijing mulai menarik tuas subsidi setelah lebih dari satu dekade memompa industri NEV-nya. Sebelumnya, baterai litium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik menikmati perlakuan istimewa, bebas dari pajak konsumsi yang lazimnya sebesar 4 persen untuk baterai konvensional. Dengan perubahan ini, biaya produksi di seluruh rantai pasok kendaraan listrik diperkirakan akan naik, berpotensi mempengaruhi harga jual di pasar domestik maupun ekspor.

Menariknya, tidak semua jenis baterai terkena aturan baru ini. Baterai sodium-ion, baterai solid-state, dan baterai sel bahan bakar masih dibebaskan dari pajak hingga 31 Desember 2028. Ini mengindikasikan arah teknologi yang ingin didorong China: meninggalkan ketergantungan pada litium yang harganya fluktuatif dan beralih ke teknologi generasi berikutnya yang lebih murah dan aman.

Kebijakan ini merupakan bagian dari paket penyesuaian insentif NEV yang lebih luas. Sejak awal 2025, berbagai keringanan telah dikurangi atau dijadwalkan dihapus. Mulai 1 Januari 2026, pembebasan pajak pembelian untuk NEV akan digantikan dengan pengurangan 50 persen, dengan batas maksimal 15.000 yuan. Artinya, mobil listrik dengan harga di bawah 300.000 yuan masih akan menghemat sekitar 5 persen dibandingkan kendaraan bermesin konvensional. Namun, pada 1 Januari 2027, insentif untuk kendaraan hemat energi, kendaraan komersial listrik, plug-in hybrid (PHEV), dan range-extended (REEV) akan dihapus total.

Dampaknya terhadap biaya kepemilikan pun beragam. Untuk kendaraan PHEV atau REEV, biaya tahunan diperkirakan naik 300 hingga 660 yuan. Sementara mobil listrik murni tidak akan terpengaruh secara signifikan karena hanya terkena pajak baterai yang masih setengah tarif hingga September 2027. Skema transisi ini menunjukkan upaya China untuk menyeimbangkan antara mendorong adopsi kendaraan listrik dan mengurangi beban fiskal negara.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, Indonesia tengah gencar membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik, dengan menggantungkan diri pada investasi asing, terutama dari perusahaan China seperti CATL dan Hyundai. Kenaikan biaya produksi di China dapat mendorong relokasi pabrik ke negara dengan biaya lebih rendah, termasuk Indonesia, yang memiliki cadangan nikel melimpah. Namun, di sisi lain, jika biaya baterai global naik, harga mobil listrik di pasar domestik Indonesia yang masih sensitif terhadap harga bisa ikut terpengaruh, mengingat mayoritas mobil listrik yang dijual di dalam negeri masih diimpor dari China.

Para analis menilai bahwa kebijakan ini adalah langkah berani China untuk menguji ketahanan industri NEV-nya tanpa bergantung pada subsidi pemerintah. “China ingin industri ini berdiri di atas kakinya sendiri,” ujar seorang pengamat industri otomotif yang enggan disebutkan namanya. “Jika produsen bisa tetap kompetitif tanpa insentif, itu akan menjadi bukti bahwa ekosistemnya sudah matang.”

Pertanyaan besarnya kini: apakah produsen mobil listrik global, termasuk yang beroperasi di Indonesia, akan mampu menyerap kenaikan biaya ini atau justru meneruskannya ke konsumen? Dengan persaingan yang semakin ketat dan pasar yang masih berkembang, keputusan Beijing ini bisa menjadi ujian nyata bagi masa depan kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara.