Gempa Kumamoto: 272 Hewan Peliharaan Hilang, Kurang dari Separuh Ditemukan
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 272 laporan hewan hilang tercatat di prefektur Kumamoto pasca gempa M7,1, dengan 129 di antaranya berhasil kembali ke pemilik.
- Pemerintah kesulitan mengerahkan personel untuk pencarian hewan karena fokus pada penanganan dampak gempa, sehingga peran organisasi nonpemerintah menjadi krusial.
- Pengalaman dari gempa Noto 2024 menjadi modal bagi tim relawan untuk meningkatkan efektivitas pencarian dan perawatan hewan di zona bencana.

Bencana gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Kumamoto, Jepang, pada akhir Juli lalu tidak hanya merenggut nyawa dan merusak infrastruktur, tetapi juga memisahkan ratusan hewan peliharaan dari pemiliknya. Hingga 25 Agustus, otoritas setempat mencatat 272 laporan kehilangan hewan, dan baru 129 di antaranya yang berhasil ditemukan serta dikembalikan ke keluarga mereka.
Angka tersebut mengungkapkan tantangan besar dalam manajemen bencana yang sering terabaikan: nasib hewan peliharaan. Dari total laporan, 64 diajukan melalui pusat kesehatan dan tempat penampungan di Kota Kumamoto, sementara 208 lainnya ditangani oleh pemerintah prefektur yang membawahi wilayah lain. Proses reunifikasi tidak selalu mulus, karena sebagian hewan yang ditemukan sempat tertangkap sebagai hewan liar oleh otoritas berdasarkan undang-undang pencegahan rabies sebelum akhirnya dikenali sebagai hewan peliharaan yang hilang.
Di balik angka-angka tersebut, ada kisah pilu seperti yang dialami Kazunobu Matsubara, warga Yatsushiro. Anjing pudel hitam milik orang tuanya, Kuromi, kabur ketakutan saat gempa terjadi. Meski telah melapor ke polisi dan pusat kesehatan serta menyebarkan selebaran, hingga kini Kuromi belum ditemukan. "Rasanya seperti kehilangan anggota keluarga," ujar Matsubara, menggambarkan kepedihan yang dirasakan banyak pemilik hewan lain.
Pemerintah pusat dan prefektur sebenarnya telah menyediakan situs web untuk mengunggah informasi hewan yang hilang dan ditemukan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Para pejabat kewalahan menangani berbagai tugas pascagempa, sehingga alokasi personel untuk pencarian hewan menjadi prioritas rendah. Kondisi ini membuka ruang bagi organisasi nonpemerintah (NGO) untuk mengambil peran.
Salah satu NGO yang bergerak cepat adalah V-Cats Japan, tim perawatan hewan yang telah berpengalaman menangani dampak gempa Noto 2024 di Prefektur Ishikawa. Mereka tiba di Kumamoto sehari setelah gempa dan membawa kendaraan khusus untuk mencari serta merawat hewan yang terluka. Morimasa Abe, salah satu direktur NGO tersebut, menjelaskan bahwa timnya memasang kamera dan perangkap untuk mendeteksi keberadaan hewan yang sulit dijangkau. "Kami berharap dapat menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, bukan hanya dengan mengevakuasi, tetapi juga memberikan perawatan medis," ujarnya.
Fenomena ini bukan hanya masalah lokal Jepang. Di Indonesia, yang juga rawan gempa dan memiliki populasi hewan peliharaan yang besar, kejadian ini menjadi pelajaran berharga. Saat bencana melanda, seringkali hewan peliharaan menjadi korban terlupakan karena fokus utama tertuju pada keselamatan manusia. Padahal, ikatan emosional antara manusia dan hewan sangat kuat, dan kehilangan hewan kesayangan dapat memperparah trauma pascabencana.
Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman Jepang dalam hal koordinasi antara lembaga resmi dan relawan, serta penggunaan teknologi seperti situs pelaporan terpadu. Selain itu, pelatihan khusus bagi tim penyelamat untuk menangani hewan, serta penyediaan tempat penampungan sementara yang ramah hewan, perlu menjadi bagian dari protokol penanggulangan bencana nasional. Organisasi pecinta hewan di Indonesia, seperti Animal Defenders Indonesia atau Jakarta Animal Aid Network, dapat dilibatkan sejak dini dalam perencanaan tanggap darurat.
Ke depannya, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana memastikan kesiapsiagaan bencana tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain yang menjadi bagian dari keluarga. Apakah Indonesia akan mengadopsi pendekatan serupa? Atau justru mengembangkan strategi yang lebih adaptif dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat? Jawabannya membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan organisasi sipil.



