Survei Lapangan ke Kota-Kota Suriah: Harapan dan Kehancuran Berjalan Berdampingan
Baca dalam 60 detik
- Riset lapangan Juni 2026 mengungkap kontras tajam antara distrik kaya dan area hancur di Damaskus, Aleppo, dan Raqqa.
- Meski ada euforia kebebasan, krisis ekonomi—90% penduduk di bawah garis kemiskinan—mendominasi percakapan warga.
- Pemulangan pengungsi berisiko menjadi fase baru pengungsian jika rekonstruksi dan lapangan kerja tidak segera terwujud.

Di tengah puing-puing kota Hama, sebuah pernikahan berlangsung meriah—Ewiha, nyanyian tradisional, menggema di pelataran gereja, diselingi pekikan zalghouta. Namun bagi tiga peneliti perdamaian yang hadir, pesta itu lebih dari sekadar seremoni; ia menjadi alegori kecil dari Suriah pasca-perang: denyut kehidupan yang mencoba bangkit di antara reruntuhan.
Perjalanan mereka pada 1–7 Juni 2026 melintasi Damaskus, Aleppo, dan Raqqa—kota-kota yang selama lebih dari satu dekade menjadi medan konflik—mengungkap realitas yang jauh lebih kompleks dari sekadar berita utama. Di satu sisi, lampu lalu lintas kembali berfungsi, polisi berjaga di persimpangan, dan kafe-kafe dipenuhi pengunjung. Di sisi lain, distrik seperti Jobar di Damaskus Timur masih menjadi lautan puing, dan warga yang tinggal beberapa kilometer darinya mengaku belum pernah menginjakkan kaki di sana sejak rezim Assad tumbang.
Kontras ini, menurut para peneliti, menggambarkan kondisi Suriah saat ini: harapan dan kesulitan hidup berdampingan, sebagaimana pemulihan dan kehancuran berjalan paralel. Namun di balik optimisme yang rapuh, masalah ekonomi mendominasi hampir setiap percakapan. Seorang warga Abu Rummaneh, kawasan elite Damaskus, mengibaratkan kondisi mereka: "Kami duduk di atas abu, dan semuanya masih sangat rapuh."
Perjalanan ke Raqqa, bekas ibu kota ISIS, memberikan perspektif berbeda. Kota ini mungkin bukan yang paling hancur secara fisik, tetapi terasa paling lelah—baik penduduknya maupun infrastrukturnya. Di masjid utama, jamaah yang sebagian besar penyandang disabilitas menjadi pengingat bisu biaya perang. Namun, ada momen yang mengharukan: pengumuman pengumpulan donasi untuk korban banjir di Deir ez-Zor, yang menurut imam dilakukan serentak di masjid-masjid seluruh negeri. Bagi peneliti, ini sinyal bahwa solidaritas lintas wilayah mulai tumbuh kembali.
Kisah para pengungsi yang kembali turut mewarnai temuan lapangan. Seorang pengemudi taksi di Damaskus, yang memegang gelar sarjana namun harus menghidupi diri dari menyetir kendaraan tua, mengaku itu satu-satunya sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Sementara itu, seorang asisten peneliti lokal yang pulang dari Turki ke Damaskus—bukan ke kampung halamannya di Raqqa—terpaksa tinggal di kamar kompleks olahraga karena tak mampu menyewa apartemen. Direktur sebuah LSM besar di Suriah memperingatkan bahwa arus kembali ke kota-kota besar memicu kenaikan harga sewa dan tekanan pada layanan publik yang sudah langka.
Di Aleppo, tim peneliti mengunjungi pusat komunitas yang dulunya markas pemuda Partai Baath, kini menjadi pusat pelatihan vokasi. Esma, seorang guru yang memilih kembali dari Turki meski memiliki kewarganegaraan di sana, menjawab tegas saat ditanya alasannya: "Negeriku sedang mencoba berdiri lagi. Orang-orang di sini membutuhkan kami. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Direktur pusat itu, Mustafa, yang pulang dari Jerman, hanya mengangguk setuju.
Namun, di balik semangat itu, ancaman besar masih membayangi: ranjau darat. Hampir setiap pekan ada laporan korban baru, kata Ahmed, pemandu lokal, sambil menunjuk ladang yang tampak tenang di pinggir Raqqa. Pejabat UNDP di Aleppo memperkirakan area luas—lahan pertanian, desa, dan bekas garis depan—masih dipenuhi ranjau dan amunisi tidak meledak, menghambat upaya bertani, membangun, bahkan kembali dengan aman.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat negara kita kerap menjadi rujukan dalam misi perdamaian PBB. Pengalaman Suriah menegaskan bahwa gencatan senjata tidak otomatis memulihkan ekonomi. Tanpa dukungan internasional yang memadai—hanya 14% dari kebutuhan dana kemanusiaan PBB yang terpenuhi—rekonstruksi akan berjalan lambat, dan risiko kebangkitan konflik tetap menganga. Para peneliti mengingatkan bahwa kepulangan pengungsi yang tidak disertai lapangan kerja dan perumahan layak hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Pertanyaan besarnya kini: akankah komunitas internasional, termasuk negara-negara Barat yang banyak menampung pengungsi Suriah, bersedia membayar mahal untuk stabilitas jangka panjang? Atau, seperti yang dikhawatirkan seorang penasihat kebijakan, target pemulangan 80% pengungsi dari Jerman akan gagal karena syarat 200.000 lapangan kerja dan perumusan yang matang belum terpenuhi? Perjalanan para peneliti ini menunjukkan bahwa Suriah mungkin telah meninggalkan perang, tetapi belum sepenuhnya memasuki masa damai.



