Di Balik Retorika Kremlin: Pola Lama Kecurigaan Rusia terhadap Inggris Kembali Menghantui

Ketegangan diplomatik antara London dan Moskow kembali memanas pada Agustus lalu, menyusul keberhasilan Ukraina melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia menggunakan drone buatan Inggris. Komitmen Inggris untuk membagikan cetak biru produksi rudal jarak jauh kepada Ukraina semakin menyulut kemarahan Kremlin, yang menuduh Inggris sengaja memperluas skala konflik. Duta Besar Rusia untuk London bahkan mengancam bahwa semakin dalam keterlibatan Inggris, semakin besar harga yang harus dibayar.

Dalam pernyataan resminya, Kremlin menggambarkan Inggris bukan sekadar pendukung utama Ukraina, melainkan anggota koalisi anti-Rusia yang bergerak di balik layar dan mencapai tujuannya melalui proxy. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut Inggris secara metodis dan teratur menyulut perang serta menyusun skema untuk menggagalkan perdamaian. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengeluarkan peringatan bahwa target militer Inggris kini berpotensi diserang sebagai pembalasan atas serangan Ukraina yang menggunakan senjata buatan Inggris.

Menariknya, tuduhan yang dilontarkan Moskow ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan narasi Soviet tepat satu abad lalu. Pada pertengahan 1920-an, kepemimpinan Soviet di bawah Stalin juga menuduh Inggris mendalangi ancaman terhadap keamanan Uni Soviet, kali ini melalui Polandia. Setelah kekalahan telak Soviet dalam perang melawan Polandia pada 1919–1920, kecurigaan terhadap Inggris yang pernah mendukung pasukan kontra-revolusioner "Tentara Putih" semakin menguat. Inggris, sebagai kekuatan imperial terbesar saat itu, dianggap sebagai dalang di balik berbagai ancaman yang tampak independen terhadap Uni Soviet.

Kecurigaan ini memuncak pada Mei 1926 ketika Józef Piłsudski, tokoh nasionalis yang memimpin kemenangan Polandia pada 1920, merebut kekuasaan. Para pejabat Soviet, termasuk kepala polisi rahasia OGPU, Feliks Dzerzhinsky, yakin kudeta tersebut sepenuhnya didukung Inggris. Dzerzhinsky bahkan memperingatkan Stalin bahwa Polandia berniat merebut Ukraina dan Belarus. Laporan intelijen lain bahkan menyebut Piłsudski sebagai "anjing penjaga" Inggris di Eropa Timur. Namun, suara-suara yang lebih moderat, seperti diplomat Maxim Litvinov yang memiliki akses informasi lebih baik, tenggelam oleh paranoia Stalin yang melihat konspirasi internasional di mana-mana.

Ketakutan akan manipulasi Inggris mencapai puncaknya pada Juni 1927, ketika perwakilan Soviet di Warsawa, Pyotr Voikov, dibunuh oleh seorang emigran Rusia. Stalin segera menulis surat kepada sekutunya, Vyacheslav Molotov, dengan nada curiga: "Saya merasakan tangan Inggris di balik pembunuhan Voikov. Mereka ingin memprovokasi konflik dengan Polandia. Mereka ingin mengulang Sarajevo." Meskipun ada insiden nyata seperti penggerebekan misi dagang Soviet di London yang memutus hubungan diplomatik, Stalin melebih-lebihkan ancaman tersebut dengan menuduh Inggris mensponsori pembunuhan dan mengoordinasikan aksi permusuhan negara-negara lain.

Perbedaan mendasar dengan situasi saat ini adalah bahwa pada 1920-an, ketakutan Soviet tidak berdasar. Inggris dan Polandia tidak sedang menyiapkan perang anti-Soviet. Sebaliknya, hari ini Inggris secara nyata memberikan dukungan militer dan politik yang substansial kepada Ukraina, bahkan berperan dalam mengoordinasikan koalisi negara-negara lain. Retorika Kremlin yang menempatkan Inggris sebagai kekuatan jahat di balik layar perang Ukraina sejalan dengan narasi luas tentang peran NATO, namun Inggris diberi porsi yang tidak proporsional.

"Inggris adalah, sedang, dan akan menjadi musuh abadi kita," ujar mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev pada 2023.

Yang lebih mengkhawatirkan, buku teks sejarah standar Rusia yang terbit pada 2023 memuat kisah tentang ketakutan perang 1927 yang memperkuat anggapan bahwa Inggris memimpin kampanye internasional melawan Uni Soviet. Ini menunjukkan bahwa narasi permusuhan terhadap Inggris sengaja dilestarikan dan diwariskan kepada generasi baru pelajar Rusia. Ketika hubungan bilateral terus memburuk, ide-ide semacam ini menemukan relevansi baru dalam pendidikan resmi, menciptakan siklus permusuhan yang sulit diputus.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia perlu mencermati eskalasi retorika antara Rusia dan Barat, terutama dalam konteks stabilitas kawasan dan kemitraan strategis dengan berbagai negara. Ketegangan ini juga mengingatkan bahwa narasi sejarah dapat dimanfaatkan untuk membenarkan kebijakan luar negeri yang agresif. Pertanyaannya, akankah dunia belajar dari masa lalu, atau justru mengulang kesalahan yang sama dengan membiarkan propaganda memecah belah?