Aso Diprediksi Bertahan di Kursi Wakil Ketua LDP: Kunci Stabilitas Politik Takaichi
Baca dalam 60 detik
- Taro Aso, tokoh sentral LDP, diperkirakan tetap menjabat wakil ketua partai dalam perombakan yang dijadwalkan akhir bulan ini.
- Langkah ini dinilai sebagai upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi mengamankan dukungan politik menjelang pemilihan presiden partai tahun depan.
- Keputusan final reshuffle bergantung pada persetujuan RUU reformasi pajak yang menargetkan penurunan tarif pajak konsumsi makanan dan minuman.
Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang diprediksi akan mempertahankan Taro Aso sebagai wakil ketua dalam perombakan kepengurusan yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Perdana Menteri Sanae Takaichi berupaya menjaga stabilitas politik di tengah dinamika internal partai yang masih dibayangi skandal dana gelap.
Langkah Takaichi mempertahankan Aso, yang dijuluki 'kingmaker' LDP, bukan tanpa alasan. Dukungan politisi berusia 85 tahun itu dianggap krusial untuk memuluskan jalan Takaichi menuju pemilihan presiden partai tahun depan. Aso memimpin satu-satunya faksi yang tersisa di LDP dengan anggota sekitar 60 orang, menjadikannya kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan.
Keputusan ini juga mencerminkan strategi pragmatis Takaichi dalam menghadapi lanskap politik yang berubah. Setelah skandal dana gelap yang mencuat pada akhir 2023 memaksa pembubaran faksi-faksi lain, posisi Aso justru semakin menguat. Dukungannya pada kontestasi Oktober lalu menjadi salah satu faktor kunci kemenangan Takaichi, dan kini ia tampaknya ingin memastikan loyalitas serupa untuk masa depan.
Selain posisi Aso, kabar dari sumber pemerintah menyebutkan Sekretaris Jenderal LDP Shunichi Suzuki, yang juga ipar Aso, serta Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara, kemungkinan besar akan dipertahankan. Ini mengindikasikan Takaichi lebih memilih kontinuitas daripada perubahan radikal dalam jajaran eksekutif partai, setidaknya untuk saat ini.
Perombakan kabinet dan kepengurusan partai ini direncanakan menjadi yang pertama sejak Takaichi resmi menjabat perdana menteri pada Oktober lalu. Namun, waktu pelaksanaannya masih menggantung pada persetujuan RUU reformasi pajak yang tengah dibahas. RUU tersebut memuat rencana pemotongan pajak konsumsi untuk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi 1 persen selama dua tahun, mulai April tahun depan.
Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini memiliki relevansi tersendiri. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar di Indonesia. Stabilitas politik di Negeri Sakura, termasuk kepastian arah kebijakan ekonominya, akan berdampak langsung pada iklim investasi dan kerja sama bilateral. Kebijakan pemotongan pajak konsumsi, misalnya, diharapkan dapat mendorong konsumsi domestik Jepang yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan impor, termasuk dari Indonesia.
Para pengamat menilai keputusan Takaichi untuk mempertahankan Aso adalah langkah aman yang menghindari gejolak politik di tengah agenda legislatif yang padat. Namun, ini juga bisa menjadi bumerang jika Aso dianggap terlalu dominan, mengingat ambisi Takaichi untuk keluar dari bayang-bayang 'kingmaker' tersebut. Pertanyaannya, akankah Takaichi mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan dukungan Aso dan keinginannya untuk membangun citra kepemimpinan yang mandiri?
Dengan tenggat waktu yang ketat, publik Jepang dan pengamat internasional akan mencermati apakah RUU pajak dapat disahkan tepat waktu. Jika tidak, perombakan kabinet yang dinanti-nantikan ini harus menunggu hingga setelah kunjungan Takaichi ke Amerika Serikat, menambah ketidakpastian politik di tengah berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik yang dihadapi Jepang.
