Lemhannas Peringatkan AI Bisa Menggerus Ketahanan Nasional: Generasi Muda Diminta Kritis

Kecerdasan artifisial (AI) yang kian merasuk ke berbagai sendi kehidupan tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menyimpan risiko laten bagi ketahanan nasional. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily, mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak pada euforia teknologi tanpa dibekali kemampuan verifikasi dan nalar kritis. Pernyataan itu disampaikannya dalam kuliah umum di Universitas Andalas, Padang, Kamis (12/2).

Menurut Ace, AI bekerja berdasarkan algoritma dan data yang tidak selalu merepresentasikan kebenaran mutlak. Informasi yang keliru bisa tampak meyakinkan ketika dirancang oleh algoritma, sementara fakta yang benar justru dapat dipersepsikan salah. Celah inilah yang menurutnya perlu diwaspadai, terutama ketika masyarakat semakin bergantung pada mesin untuk mengambil keputusan.

Kekhawatiran yang lebih mendasar adalah terbentuknya budaya serba instan di kalangan mahasiswa. Ace mencontohkan, sebuah tugas yang biasanya membutuhkan proses berpikir panjang kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit melalui AI. “Instan tanpa proses. Ini juga berbahaya,” ujarnya. Ia menilai kebiasaan ini dapat mengikis kemampuan analitis dan daya juang generasi penerus bangsa.

Dalam perspektif ketahanan nasional, Ace menggarisbawahi bahwa kekuatan sebuah negara tidak lagi semata-mata diukur dari militer. Ia menyebut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga geografi saling berkaitan dan menentukan daya tahan bangsa. Di era digital, aspek sosial budaya menjadi garda terdepan dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan global.

Untuk itu, Ace mendorong penguatan pemahaman geopolitik dan kesadaran kebangsaan di kalangan muda. Ia meyakini nasionalisme dapat diperkokoh dengan mempertahankan nilai-nilai lokal. Di Sumatera Barat, misalnya, filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dinilai mampu menjadi fondasi karakter yang adaptif sekaligus religius.

Lebih jauh, Ace menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik. Menurutnya, pemahaman konseptual saja tidak cukup; nilai-nilai tersebut harus hidup dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam pemanfaatan teknologi. “Nilai-nilai Pancasila harus terus diinternalisasi dan menjadi bagian penting dalam pendidikan di era digital,” tegasnya.

Peringatan ini datang di tengah meningkatnya adopsi AI di Indonesia, baik di sektor pendidikan, industri, maupun pemerintahan. Regulasi yang melindungi data dan etika pemanfaatan AI pun masih terus disempurnakan. Namun, tanpa kesiapan sumber daya manusia, kemajuan teknologi justru berpotensi melemahkan daya saing bangsa.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan digunakan, tetapi bagaimana Indonesia menyiapkan generasi yang mampu memanfaatkannya secara bijak. Apakah institusi pendidikan dan kebijakan publik akan mampu mengejar ketertinggalan literasi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan? Jawabannya akan menentukan wajah ketahanan nasional di tengah arus perubahan yang semakin deras.