Prabowo: Indonesia Gerbang EAEU Menuju Pasar ASEAN 680 Juta Penduduk
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai pintu masuk alami bagi Uni Ekonomi Eurasia untuk menembus pasar ASEAN yang berpenduduk sekitar 680 juta jiwa.
- Perjanjian perdagangan bebas Indonesia-EAEU yang telah ditandatangani mencakup penghapusan atau penurunan tarif pada 90 persen barang, membuka peluang besar bagi ekspor dan investasi.
- Ratifikasi yang masih berjalan di sejumlah negara anggota EAEU menjadi kunci realisasi manfaat perjanjian, dengan target implementasi sesuai jadwal yang telah disepakati.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah gerbang alami bagi Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) untuk menembus pasar Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 680 juta jiwa. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026), sekaligus menjadi ajang promosi utama bagi perjanjian perdagangan bebas Indonesia-EAEU (I-EAEU FTA) yang telah ditandatangani sejak Desember 2025.
Di hadapan para pemimpin ekonomi Eurasia, Prabowo memaparkan keunggulan Indonesia sebagai pasar terbesar di kawasan ASEAN, pusat dari kemitraan ekonomi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan kini mitra dagang yang lebih erat dengan blok pimpinan Rusia tersebut. Ia menekankan bahwa posisi strategis ini menjadikan Indonesia bukan sekadar tujuan ekspor, melainkan pintu masuk bagi produk-produk Eurasia untuk menjangkau konsumen di seluruh Asia Tenggara.
Lebih lanjut, Presiden menyebut sejumlah sektor unggulan Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan negara-negara EAEU, mulai dari kelapa sawit, kopi, perikanan, karet, tekstil, furnitur, hingga barang konsumsi. Ia juga menyoroti bonus demografi Indonesia sebagai daya tarik tersendiri bagi investor Eurasia yang mencari pasar tenaga kerja muda dan produktif.
Perjanjian I-EAEU FTA sendiri telah ditandatangani di St Petersburg pada 21 Desember 2025. Melalui perjanjian ini, EAEU dan Komisi Ekonomi Eurasia sepakat untuk menghapus atau menurunkan bea masuk terhadap 11.882 pos tarif, yang mencakup sekitar 90 persen dari total barang yang diperdagangkan. Angka ini menunjukkan komitmen kuat kedua pihak untuk membuka akses pasar secara signifikan.
Indonesia sendiri telah merampungkan persetujuan parlemen dan pada Juli 2026 pemerintah menandatangani peraturan presiden terkait ratifikasi. Namun, sejumlah negara anggota EAEU belum menyelesaikan proses ratifikasi mereka. Prabowo pun mendorong negara-negara tersebut untuk segera mempercepat prosesnya agar implementasi perjanjian dapat berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati.
"Saya menghendaki ketika jadwal penurunan tarif itu sudah mulai berlaku, barang-barang, rute, dan kontrak sudah tersedia. Forum ini harus menjadi pasar dari perjanjian tersebut," ujar Prabowo, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan logistik sejak awal.
Bagi Indonesia, perjanjian ini bukan sekadar soal perluasan akses pasar. Di tengah ketegangan geopolitik global, langkah ini juga merupakan upaya diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Namun, peluang ini tidak datang tanpa tantangan. Pelaku usaha Indonesia perlu bersiap menghadapi persaingan dari produk-produk Eurasia yang akan masuk dengan tarif lebih rendah, sementara di sisi lain mereka harus mampu memanfaatkan celah ekspor yang terbuka.
Ke depan, keberhasilan I-EAEU FTA akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian secara konsisten. Pertanyaannya, apakah negara-negara EAEU akan segera menyusul langkah Indonesia, atau justru membiarkan momentum ini meredup di tengah dinamika politik dan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian?
