Prabowo di Vladivostok Tegaskan Poros Non-Blok: Seribu Kawan, Satu Lawan Terlalu Banyak
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya di forum ekonomi Rusia, menolak pakta militer namun terbuka pada aliansi ekonomi.
- Kunjungan ke EEF ke-11 di Vladivostok menjadi kelanjutan diplomasi pragmatis setelah kehadiran di SPIEF tahun lalu, dengan fokus mengubah hubungan diplomatik menjadi kesepakatan konkret.
- Pernyataan tersebut menegaskan posisi Indonesia yang seimbang di tengah rivalitas global, sekaligus memberi sinyal bagi investor tentang arah kebijakan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif di hadapan para pemimpin dunia, saat tampil sebagai pembicara utama dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (4/9). Di tengah ketegangan geopolitik yang memaksa banyak negara memilih blok, Prabowo justru menempatkan Indonesia pada posisi yang ia sebut sebagai mitra setara bagi semua arah mata angin.
Dalam pidatonya yang disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Sebaliknya, pemerintahannya justru giat merajut kerja sama ekonomi, salah satunya melalui perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Perjanjian itu, menurut dia, bukan alat untuk melawan pihak tertentu, melainkan instrumen untuk menciptakan kemakmuran bersama.
Pernyataan itu keluar di tengah manuver Indonesia yang dinilai semakin dekat dengan Rusia, terutama setelah keputusan Jakarta bergabung dengan BRICS. Namun, Prabowo menampik anggapan bahwa langkah tersebut menggeser poros kebijakan luar negeri. "Indonesia bekerja ke Timur, Barat, Utara, dan Selatan sebagai mitra yang berdaulat dan setara," ujarnya. Frasa itu sengaja ia ulang untuk menegaskan bahwa kemitraan ekonomi tidak identik dengan afiliasi politik.
Kepala Negara juga menyindir narasi blok-blok baru di kawasan Selatan. Menurut Prabowo, istilah Global South bukanlah perkumpulan eksklusif, melainkan wadah negara-negara yang memperjuangkan keadilan dalam tata kelola global. "Bagi kami, seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," tuturnya, mengutip prinsip yang kerap ia gaungkan sejak masa kampanye.
Kunjungan Prabowo ke Vladivostok bukan sekadar seremoni. Tahun lalu, ia hadir di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) dengan misi mencari kawan. Kini, ia datang dengan agenda yang lebih konkret: mengubah hubungan baik itu menjadi kesepakatan yang bisa dieksekusi. "Kami datang untuk mengubah persahabatan menjadi hasil yang pragmatis," kata Prabowo, memberi sinyal bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinannya mengedepankan hasil terukur di sektor energi, perdagangan, dan investasi.
Bagi pelaku usaha di Indonesia, pernyataan ini memiliki arti strategis. Ketika banyak negara justru menarik diri dari kerja sama dengan Rusia akibat sanksi Barat, Indonesia justru mengambil posisi berbeda. Langkah ini membuka peluang pasar baru bagi produk ekspor, terutama komoditas pertanian dan manufaktur, sekaligus menarik investasi di sektor hilirisasi mineral. Namun, risiko ikutannya juga nyata, mulai dari potensi benturan dengan sanksi sekunder hingga kekhawatiran pelaku pasar terhadap stabilitas regulasi.
"Kedaulatan memungkinkan perdamaian. Perdamaian memungkinkan pembangunan. Dan pembangunan untuk manfaat masyarakat membuat perdamaian itu bertahan lama," ujar Prabowo, merangkum kaitan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.
Prabowo juga menyinggung akar konflik global yang kerap diabaikan. Menurutnya, kelaparan, pengangguran, dan ketidakadilan adalah bahan bakar yang menyulut permusuhan. Karena itu, ia menilai kawasan Timur Jauh yang kaya peluang, negara-negara yang mampu memberi makan warganya, serta kawasan Asia-Pasifik yang terbuka terhadap perdagangan merupakan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Pandangan ini sejalan dengan prioritas pemerintahannya yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari strategi keamanan nasional.
Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan antara pragmatisme ekonomi dan komitmen pada nilai-nilai demokrasi yang selama ini menjadi ciri diplomasinya. Akankah Jakarta mampu memanfaatkan celah di tengah rivalitas AS-Rusia tanpa kehilangan kredibilitas di mata mitra tradisionalnya? Jawabannya akan menentukan apakah politik "seribu kawan" Prabowo benar-benar menghasilkan kemakmuran, atau justru menjerumuskan Indonesia ke dalam pusaran persaingan yang lebih rumit.



