Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis: 2.000 Pelajar dan Guru Terdampak dalam Tiga Hari

Gelombang keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melumpuhkan hampir dua ribu pelajar dan guru di sejumlah wilayah Indonesia hanya dalam rentang tiga hari. Insiden terbaru di sebuah SMA di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, mencatat 777 orang mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu siang yang disediakan pemerintah, Rabu (12/2). Kejadian ini memicu pertanyaan serius tentang tata kelola dan keamanan pangan dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto yang menelan biaya miliaran dolar tersebut.

Di sekolah yang terletak di Kecamatan Lasem itu, sebanyak 752 siswa dan 25 guru dilaporkan menderita diare dan mual. Kepala sekolah, Juhartutik, menggambarkan situasi kacau saat para siswa berebut menggunakan toilet yang hanya berjumlah 40 unit. "Mereka diare dan bergantian menggunakan toilet," ujarnya kepada BBC News Indonesia. "Total ada 40 toilet, jadi tidak bisa menampung semuanya." Akibatnya, hampir 1.200 murid dan 95 staf dipulangkan lebih awal, sementara sejumlah siswa harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi lemah hingga tak mampu berdiri.

Insiden ini bukan yang pertama. Sehari sebelumnya, Selasa (11/2), 730 orang jatuh sakit setelah mengonsumsi MBG di sebuah pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang orang tua bernama Reni menuturkan anaknya mengeluh pusing dan mual sebelum akhirnya mengalami gangguan pencernaan. Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, ratusan siswa dari beberapa sekolah juga dilaporkan mengalami gejala serupa sepanjang pekan ini. Pola yang berulang ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam rantai distribusi dan pengolahan makanan, bukan sekadar kasus terisolasi.

Program MBG yang diluncurkan sebagai upaya meningkatkan gizi anak sekolah memang telah menjadi sorotan sejak awal. Selain menu yang kerap dikeluhkan, program ini juga dihantui tuduhan korupsi dan kritik terhadap efisiensi anggaran. Dalam kasus terbaru, para orang tua dan guru menyebut kualitas makanan buruk—ayam berlendir, lauk yang tampak mentah, serta bau amis yang menyengat. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas di tingkat unit layanan, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan makanan layak konsumsi.

Kepala Unit Distribusi Makanan di Lasem, Achmad Sholeh Syarifudin, telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas pemulihan para korban. "Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional kami setelah kejadian ini," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional mengeluarkan peringatan tegas: "Jika terbukti ada kelalaian dan unsur pidana, kami minta maaf, kami tidak bisa membantu." Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi hukum bagi pihak yang terbukti lalai.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi ujian kredibilitas program yang digadang-gadang sebagai investasi masa depan bangsa. Jika penanganan keracunan massal ini tidak transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap program MBG bisa terkikis. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah mampu memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang? Atau justru kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi program-program sosial lainnya? Yang jelas, langkah investigasi yang melibatkan pengujian sampel makanan harus segera membuahkan hasil, agar publik mendapat jawaban dan jaminan bahwa anak-anak mereka aman mengonsumsi makanan bergizi dari negara.