Belanja Negara Jepang Membengkak, Sinyal Peringatan dari Pasar Modal Kian Nyaring

Pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tengah menghadapi ujian berat dari pasar keuangan. Imbal hasil obligasi pemerintah jangka panjang telah menembus level 3 persen untuk pertama kalinya dalam tiga dekade, seiring melonjaknya belanja negara yang dinilai semakin tidak terkendali. Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera merespons kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan fiskal Negeri Sakura.

Dalam rancangan anggaran fiskal 2027 yang diajukan kementerian dan lembaga, total belanja diperkirakan mencapai lebih dari 140 triliun yen atau setara 873 miliar dolar AS. Angka ini memecahkan rekor tertinggi untuk tahun keempat beruntun, dengan lonjakan sekitar 20 triliun yen dibandingkan tahun sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan, sejumlah pos pengeluaran seperti pertahanan tidak mencantumkan batas nominal, sehingga potensi pembengkakan semakin besar.

Kebijakan fiskal ekspansif Takaichi memang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, pendekatan tanpa batas ini justru menuai kritik. Kerangka investasi untuk sektor prioritas seperti kecerdasan buatan, semikonduktor, dan perkapalan, yang sebelumnya memiliki pagu, kini dihapus. Padahal, Jepang masih tertinggal dibandingkan Amerika Serikat dan China dalam bidang-bidang tersebut. Kegagalan program serupa di masa lalu pun belum pernah dievaluasi secara serius.

Beberapa proyek yang diusulkan bahkan dinilai hanya 'kemasan lama dengan label baru'. Contohnya, pembangunan jalan tol di daerah pedesaan yang diklaim untuk memperkuat ekonomi regional, tetapi dipertanyakan efektivitasnya di tengah populasi yang terus menyusut. Kebijakan menggabungkan anggaran tambahan ke dalam anggaran awal juga dinilai mempercepat pemborosan, karena pengawasan terhadap kebutuhan anggaran tambahan selama ini lemah.

Konsekuensi dari membengkaknya utang tidak hanya dirasakan Jepang. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia, gejolak fiskal di Jepang dapat berdampak pada stabilitas keuangan regional, termasuk Indonesia. Pelemahan yen yang mungkin terjadi akibat penerbitan obligasi besar-besaran dapat memengaruhi daya saing ekspor Indonesia dan arus modal asing. Investor global cenderung mencari aset aman ketika ketidakpastian meningkat, yang bisa memicu gejolak di pasar keuangan domestik.

Perdana Menteri Takaichi memang menjanjikan pemotongan pajak konsumsi untuk bahan makanan sebagai langkah meredam inflasi. Namun, sumber pendanaan kebijakan ini masih belum jelas. Jika pemerintah mengandalkan penerbitan obligasi, risiko pelemahan yen dan percepatan inflasi justru akan memperberat beban masyarakat. Sementara itu, belanja jaminan sosial yang mencapai lebih dari 30 persen dari total anggaran akan terus meningkat seiring penuaan populasi.

Tanpa langkah konkret untuk memulihkan kesehatan fiskal, Jepang berisiko terperosok dalam era masyarakat super tua yang dibebani utang. Pertanyaannya, akankah Takaichi berani mengambil kebijakan yang tidak populer demi menjaga kepercayaan pasar? Atau justru memilih jalan pintas yang semakin memperdalam jurang fiskal?