Banjir Tibet dan Pertarungan Narasi: Sensor Ketat China Picu Kecurigaan Global

Banjir dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet belum mereda, namun di jagat maya, pertarungan sengit justru terjadi. Perseteruan ini bukan hanya soal data korban atau kerusakan, melainkan tentang siapa yang berhak mengendalikan narasi bencana. Tuduhan sensor yang dilontarkan media Barat, khususnya BBC, berbenturan dengan bantahan keras dari pendukung pemerintah China, menciptakan pusaran informasi yang sulit diverifikasi.

Kontroversi bermula dari laporan koresponden BBC di China, Laura Bicker, yang mengungkapkan bahwa video longsor dan gelombang lumpur yang menerjang Pelabuhan Gyirong telah dihapus dari peredaran. Bicker menduga penghapusan ini terkait kekhawatiran Beijing akan ketidakstabilan di kawasan Tibet yang sensitif secara politik. Namun, sejumlah pengguna media sosial justru mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan cuplikan tersebut pernah tayang di media China. Seorang jurnalis China bahkan menuduh BBC menyebarkan kebohongan, sementara pengguna lain menyesalkan hilangnya ruang dialog di tengah perdebatan yang memanas.

Di balik perang narasi ini, praktik kontrol informasi oleh otoritas China memang nyata. Penghapusan video yang sempat beredar di Weixin dan RedNote hanyalah satu contoh. Yang lebih signifikan, akses jurnalis asing ke lokasi bencana dibatasi. Allyson Horn dari Australian Broadcasting Corporation mengaku permohonannya untuk memasuki Tibet ditolak berulang kali. Akibatnya, media asing nyaris mustahil memverifikasi secara independen klaim pemerintah China, sehingga media negara pun leluasa mendominasi pemberitaan.

Fokus pemberitaan media China hampir seluruhnya tertuju pada operasi penyelamatan Tentara Pembebasan Rakyat, kepemimpinan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke zona bencana. Upaya pembukaan jalan dan distribusi bantuan juga mendapat sorotan. Namun, seperti dicatat The Guardian, dampak bencana terhadap warga desa, rumah, dan komunitas mereka nyaris tak tersentuh. Di sisi Nepal, jurnalis asing justru bebas mewawancarai para penyintas tanpa hambatan berarti.

Kritik juga menyasar dugaan penyembunyian jumlah korban jiwa. Namun, tanpa akses independen, klaim siapa pun—baik kritikus maupun pendukung pemerintah—mustahil diverifikasi. Kekosongan informasi ini memperkeruh suasana dan memicu spekulasi liar di media sosial.

Menariknya, kondisi media China tidak selalu sekontrol sekarang. Saat gempa Sichuan 2008 yang menewaskan lebih dari 70.000 orang, stasiun televisi CCTV justru memberikan liputan langsung secara ekstensif, termasuk memperbarui jumlah korban secara berkala. Media China bahkan berani memberitakan kontroversi runtuhnya gedung sekolah yang diduga akibat konstruksi buruk. Keterbukaan ini sempat dipuji media Barat sebagai terobosan besar. Namun, dalam hitungan minggu, pemerintah mulai menutup akses informasi terkait sekolah karena khawatir memicu sentimen anti-pemerintah.

Pola serupa terlihat pada kecelakaan kereta api Wenzhou 2011. Otoritas melarang media mengirim reporter ke lokasi, membatasi frekuensi pemberitaan, dan meminta jurnalis untuk tidak mengaitkan insiden dengan pembangunan kereta cepat. Mereka justru diarahkan untuk mencari kisah heroik dan menyentuh, seperti donor darah sukarela, demi membangkitkan empati publik. Kebijakan ini semakin diperketat sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012.

Penanganan banjir Tibet kini mengikuti pola yang sama: pembatasan akses dan penonjolan pemberitaan positif. Padahal, bencana ini terjadi di tengah meningkatnya ketidakpercayaan antara China dan Barat. Pembatasan yang dilakukan Beijing justru memperlebar jurang tersebut. Informasi yang minim memicu kecurigaan dan kritik di Barat, yang pada gilirannya memperkuat keyakinan Beijing bahwa liputan Barat tentang Tibet memang bias—sebuah lingkaran setan yang sulit diputus.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi pengingat penting tentang bagaimana narasi bencana dapat dimanipulasi demi kepentingan politik. Di tengah arus informasi global yang deras, kemampuan untuk memverifikasi fakta secara independen menjadi semakin krusial. Akankah dunia internasional menemukan cara untuk menembus tembok informasi ini, atau justru semakin terpecah dalam pusaran propaganda?