Pelajar Jepang Desak Dunia Kendalikan Risiko AI Militer di Tengah Ancaman Nuklir

Sebuah delegasi pelajar sekolah menengah atas Jepang, yang dikenal sebagai "peace messengers", memanfaatkan kunjungan mereka ke kantor PBB di Jenewa pada Selasa lalu untuk menyerukan pengendalian risiko penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam operasi militer. Lebih dari 20 pelajar yang mewakili 19 prefektur, termasuk Hiroshima dan Nagasaki, menyerahkan petisi berisi lebih dari 60.000 tanda tangan yang dikumpulkan selama setahun terakhir, sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan senjata nuklir.

Rinako Goto, pelajar berusia 17 tahun dari Prefektur Kumamoto, dalam pertemuan dengan Carolyne-Melanie Regimbal, pejabat senior Kantor PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata di Jenewa, menegaskan bahwa risiko penggunaan senjata nuklir meningkat setiap tahun, terutama dengan integrasi AI dalam sistem persenjataan. Goto menyoroti peran AI dalam pengambilan keputusan di medan perang dan mendesak adanya "langkah-langkah pengurangan risiko" untuk mencegah "konsekuensi yang menghancurkan" seiring cepatnya kemajuan teknologi AI.

Para pelajar tersebut juga menghadiri pertemuan kelompok ahli pemerintah mengenai teknologi baru dalam sistem senjata otonom yang mematikan. Regimbal, setelah bertemu dengan para pelajar, menyatakan bahwa hubungan antara AI dan teknologi militer yang berkembang adalah isu yang sangat penting karena akan menjadi "masalah besar di masa depan". Tantangan tersebut, menurutnya, bergantung pada interaksi antara teknologi ini dengan teknologi pemusnah massal klasik, seperti senjata nuklir.

Kekhawatiran yang disuarakan para pelajar Jepang ini sejalan dengan kekhawatiran global mengenai meningkatnya otonomi dalam sistem senjata. Penggunaan AI dalam militer, seperti drone otonom atau sistem penargetan otomatis, dapat mempercepat eskalasi konflik dan meningkatkan risiko kesalahan fatal. Bagi Indonesia, isu ini memiliki relevansi strategis mengingat posisinya sebagai negara kepulauan dengan kepentingan keamanan maritim yang besar. Indonesia secara konsisten mendukung perlucutan senjata dan telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait, namun tantangan regulasi AI militer masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Program "peace messengers" sendiri merupakan inisiatif tahunan yang bertujuan menyampaikan pesan dari dua kota yang hancur akibat bom atom AS di akhir Perang Dunia II. Tahun ini, salah satu peserta adalah remaja berusia 16 tahun yang nenek buyutnya selamat dari bom atom. Pengakuan internasional terhadap upaya mereka, seperti penghargaan dari Arms Control Association, menunjukkan bahwa suara generasi muda dapat memengaruhi agenda perlucutan senjata global.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana komunitas internasional, termasuk Indonesia, akan merespons tuntutan pengendalian AI militer ini. Apakah akan ada perjanjian baru yang mengikat, atau justru terjadi perlombaan senjata AI yang semakin tidak terkendali? Para pelajar Jepang telah memberikan panggilan yang jelas, dan kini dunia harus memutuskan apakah akan mendengarnya.