Ketika Pusat Data AI Menjadi Tetangga Baru: Jepang Bergulat dengan Protes Warga

Di balik hiruk-pikuk Tokyo, seorang perempuan berusia 94 tahun, Yoriko Kitagawa, menatap cemas lahan kosong di dekat rumahnya di Hino. Di sana, raksasa properti Mitsui Fudosan berencana membangun kompleks pusat data yang akan menaungi perangkat keras kecerdasan buatan (AI). “Ini rencana yang buruk,” ujarnya. Kekhawatiran Kitagawa bukan tanpa alasan: bangunan setinggi 63,5 meter itu akan menghalangi sinar matahari, memunculkan potensi kebakaran dari baterai, dan menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan lingkungan.

Fenomena ini bukan hanya milik Jepang. Di Amerika Serikat, penentang pusat data telah menyerukan “hari protes nasional” untuk melindungi kota-kota kecil dari invasi infrastruktur digital. New York dan Australia baru-baru ini mengumumkan aturan baru yang lebih ketat. Namun, Jepang menghadapi tantangan unik: dengan 80% wilayahnya berupa pegunungan, lahan yang cocok untuk pembangunan fasilitas raksasa ini sangat terbatas, terutama di dekat pusat permintaan yang padat penduduk.

Data dari perusahaan real estat JLL menunjukkan sekitar 90% pusat data Jepang terkonsentrasi di area Tokyo Raya dan Osaka Raya. Konsentrasi ini memicu konflik dengan warga yang merasa hak-hak mereka terancam. Di Inzai, kota komuter di dekat Tokyo yang sudah memiliki setidaknya 10 pusat data termasuk milik Google, warga menggugat rencana pembangunan fasilitas baru. Gugatan itu menyebut “keberadaan damai sehari-hari” akan hancur oleh pelanggaran hak atas sinar matahari, kerusakan lanskap, kebisingan, getaran, udara panas, dan bahaya lalu lintas.

Menanggapi protes, Mitsui Fudosan berjanji membangun “zona penyangga hijau” dengan pepohonan dan aliran air untuk mengurangi kebisingan dan panas. Manajer proyek Toshitsugu Jouzuka menjelaskan pendekatan mereka adalah memundurkan bangunan dari jalan dan menata tanaman hijau agar kehadirannya tidak terasa menindas. Namun, bagi warga seperti Yasuo Yamazaki, 69 tahun, kekhawatiran tetap ada, terutama soal risiko kebakaran dari baterai dan ledakan akibat stok bahan bakar generator cadangan.

Jepang sendiri memiliki ambisi besar menjadi “negara paling ramah AI di dunia”, dengan target 10 juta robot AI beroperasi pada 2040. Pemerintah ingin mengembangkan model AI dan infrastruktur sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China. Untuk memenuhi lonjakan kebutuhan listrik, Jepang berencana menghidupkan kembali sektor nuklirnya, 15 tahun setelah bencana Fukushima. Namun, konsultan Trung Ghi dari Arthur D. Little mengingatkan bahwa ketersediaan lahan yang cocok di dekat pusat permintaan sangat terbatas, dan lokasi pemenang di masa depan mungkin bukan yang terdekat dengan kota, melainkan yang memiliki pasokan listrik andal, terjangkau, dan rendah karbon.

Kritik juga menyoroti regulasi Jepang yang ketinggalan zaman, di mana pusat data masih diklasifikasikan sebagai perkantoran, bukan fasilitas industri. Pengacara warga Inzai, Satoshi Oikawa, menegaskan hukum Jepang “tidak mengikuti perkembangan situasi”. Ketidakjelasan regulasi ini mempersulit warga untuk menuntut kompensasi atau pembatasan yang lebih ketat.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Jepang sangat relevan. Dengan meningkatnya investasi pusat data di dalam negeri, seperti di Batam dan Jakarta, pemerintah perlu merancang regulasi yang jelas tentang tata ruang, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, konflik serupa bisa terjadi, menghambat transformasi digital yang sedang digenjot.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Jepang menyeimbangkan ambisi teknologinya dengan hak-hak warga. Akankah pengembang dan pemerintah mampu membangun infrastruktur AI tanpa mengorbankan kualitas hidup? Atau justru protes ini akan memaksa lahirnya model pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan apakah Jepang benar-benar bisa menjadi “negara paling ramah AI” tanpa menjadi “negara yang tidak ramah warganya”.