Iran Tawarkan Jalan Damai Bersyarat, AS Ancang Serangan Balik: Konflik Enam Bulan di Ambang Eskalasi

Teheran membuka pintu diplomasi dengan syarat yang jelas, namun di saat yang sama Washington mengancam akan melancarkan serangan baru, membuat konflik enam bulan yang telah bergeser menjadi perang ekonomi ini tetap berada di ujung tanduk. Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam pernyataannya di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Bishkek, Kyrgyzstan, Selasa (1/9), menegaskan bahwa Republik Islam siap segera memenuhi kewajibannya jika Amerika Serikat kembali mematuhi nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani pada Juni lalu.

Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghantam Iran dengan keras, menyusul serangan rudal balasan Teheran ke dua pangkalan udara AS di Yordania. Serangan itu merupakan respons atas serangan AS ke Pulau Larak, Iran, pada Minggu (30/8). Meski Trump menyatakan serangan terbaru tidak menandakan kembalinya perang skala penuh, ancamannya yang disampaikan kepada Fox News, "Kami akan menghantam mereka dengan keras... Akan ada respons," menunjukkan bahwa eskalasi masih mungkin terjadi.

Ketegangan ini menandai pergeseran dari apa yang sebelumnya disebut sebagai kebuntuan ekonomi. Selama berbulan-bulan, konflik lebih banyak diwarnai sanksi, blokade, dan tekanan finansial daripada pertempuran langsung. Namun, serangan balasan rudal terbaru, yang oleh sumber senior Iran disebut sebagai "konfrontasi terbatas dan terkendali", menggarisbawahi betapa cepatnya ketegangan dapat berubah menjadi aksi militer terbuka. Kedua belah pihak tampaknya enggan kembali ke perang habis-habisan, tetapi komitmen mereka untuk membalas setiap serangan menciptakan siklus yang berbahaya.

Inti dari kebuntuan ini adalah Selat Hormuz, jalur air vital bagi pasokan minyak dunia. Iran selama ini menuntut agar AS memenuhi isi MOU yang disepakati Juni, yang seharusnya mengakhiri pertempuran dan membuka negosiasi 60 hari. Namun, periode tersebut berlalu tanpa kesepakatan lanjutan, dan Teheran terus memblokade selat tersebut. "Saya tegaskan, jika AS kembali pada komitmennya di bawah MOU, Iran akan segera membalas," kata Pezeshkian, menegaskan sikapnya yang tetap terbuka pada solusi negosiasi, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk tidak terlihat lemah di hadapan tekanan AS.

Kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak kembali menguat setelah dua kapal supertanker pengangkut minyak Saudi dilaporkan terkena proyektil tak dikenal saat melintas keluar dari Selat Hormuz pada Senin malam. Data dari perusahaan pelacak kapal Marisks dan Kpler menunjukkan insiden itu terjadi dalam hitungan menit. Akibatnya, harga minyak mentah Brent naik 1,3 persen pada Selasa, memperpanjang tren kenaikan. Analis PVM John Evans menilai, "Pertukaran rudal antara AS dan Iran membenarkan mereka yang percaya bahwa konflik ini, meski bukan perang abadi, akan terus berlanjut."

Di tengah ketegangan militer, tekanan ekonomi terhadap Iran semakin nyata. Menteri Keuangan AS Scott Bessent telah memperingatkan bahwa negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran akan menghadapi sanksi, dengan sanksi sekunder yang kemungkinan diumumkan setiap pekan, dimulai dari sektor perbankan. Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, berusaha menenangkan pasar dengan menyatakan bahwa Teheran memiliki cadangan devisa yang cukup dan siap menyuntikkan hingga US$2 miliar ke pasar valuta asing untuk meredam volatilitas. "Saya katakan kepada presiden AS: Iran punya valuta asing dan cukup," ujarnya, seperti dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim.

Namun, pernyataan Hemmati kontras dengan data ekonomi yang suram. Nilai tukar rial Iran anjlok ke rekor terendah pada Agustus, menembus ambang psikologis 2 juta rial per dolar, sementara inflasi tahunan mencapai 66 persen pada Juli. Pejabat Iran, termasuk Pezeshkian, telah mengakui kesulitan ekonomi yang semakin berat. Kondisi ini menjadi bahan bakar bagi ketidakpastian, baik di dalam negeri Iran maupun di pasar global.

Bagi Indonesia, konflik ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan pasokan dari Timur Tengah akan berdampak pada harga energi domestik dan nilai tukar rupiah. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dalam mengelola anggaran subsidi energi dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Selain itu, Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan kedua negara, baik AS maupun Iran, dapat memainkan peran diplomasi untuk mendorong de-eskalasi, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah MOU Juni masih bisa diselamatkan, atau apakah konflik akan terus berlarut-larut dengan biaya ekonomi dan kemanusiaan yang semakin tinggi. Dengan ribuan korban jiwa, terutama di Iran dan Lebanon, dan tekanan ekonomi yang semakin intensif, kedua belah pihak mungkin harus segera memilih antara kembali ke meja perundingan atau menghadapi risiko perang yang lebih luas. Sementara itu, pasar dan masyarakat global, termasuk Indonesia, hanya bisa menunggu dan bersiap menghadapi dampak dari setiap langkah berikutnya.