Kontroversi ETF Chip AI: Penasihat Kebijakan Korea Selatan Mundur di Tengah Tekanan Publik

Penasihat kebijakan utama Presiden Korea Selatan, Kim Yong-beom, menyerahkan pengunduran dirinya pada Senin (31/8) dan diterima oleh Presiden Lee Jae Myung sehari kemudian. Langkah ini diambil setelah produk investasi berisiko yang diluncurkan di bawah kepemimpinannya memicu gelombang kritik dari publik dan politisi oposisi. Produk tersebut berupa exchange-traded fund (ETF) leverage yang melacak saham raksasa semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix, dua pemasok utama chip memori untuk industri kecerdasan buatan (AI) yang sedang booming.

ETF yang diperkenalkan pada akhir Mei lalu ini menjanjikan keuntungan dua kali lipat dari pergerakan harian saham, namun juga menggandakan risiko kerugian. Para analis menilai produk semacam ini terlalu spekulatif untuk investor ritel, terutama di tengah gejolak pasar yang dipicu oleh gelembung AI. Bahkan, penurunan tajam saham SK Hynix pada Juli lalu diduga kuat dipicu oleh aksi jual yang terkait dengan ETF ini, bukan karena fundamental perusahaan yang memburuk.

Regulator keuangan Korea Selatan pun mengaku menyesal telah menyetujui produk tersebut. Sebagai langkah korektif, pemerintah kini membatasi pembelian ETF hanya untuk investor tunai dengan setoran minimal 30 juta won (sekitar Rp350 juta). Langkah ini diambil untuk melindungi investor ritel dari fluktuasi ekstrem yang bisa menggerus modal mereka dalam sekejap.

Pengunduran diri Kim Yong-beom terjadi hanya sehari setelah Presiden Lee mengumumkan perombakan kabinet besar-besaran, termasuk mengganti menteri keuangan dan pertahanan. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki citra pemerintahan yang tengah terpuruk. Rating persetujuan publik terhadap Lee anjlok ke angka 38,9 persen, pertama kalinya di bawah 40 persen sejak ia menjabat pada Juni 2025. Faktor utama penurunan ini adalah volatilitas pasar keuangan dan kebijakan properti yang dianggap tidak populer.

Di tengah krisis kepercayaan ini, pemerintah Korea Selatan justru mengumumkan rencana pembentukan "Future Fund" senilai 162,3 triliun won (sekitar Rp1.900 triliun) untuk tahun depan. Dana ini akan memanfaatkan pendapatan pajak yang melonjak dari industri chip untuk membiayai program jangka panjang di bidang pemuda, industri pertumbuhan, ekonomi regional, dan pendidikan. Namun, konsep ini mengingatkan pada usulan kontroversial Kim Yong-beom pada Mei lalu, yang ingin membagikan kelebihan pendapatan pajak dari AI sebagai "dividen warga". Kritik saat itu menilai penggunaan pendapatan tak terduga untuk belanja rutin adalah kebijakan yang tidak bijaksana.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana regulator harus berhati-hati dalam menyetujui produk investasi berisiko tinggi. Pasar modal Indonesia yang tengah berkembang, dengan banyaknya investor ritel baru, rentan terhadap produk serupa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memastikan adanya perlindungan yang memadai bagi investor, seperti batasan minimum modal dan edukasi yang masif, sebelum meluncurkan produk derivatif yang kompleks. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam mengelola kebijakan yang berdampak luas pada perekonomian.

Ke depan, langkah pemerintah Korea Selatan dalam membentuk Future Fund akan menjadi ujian apakah mereka mampu mengelola kelebihan pendapatan secara bijak tanpa terjebak dalam populisme. Pertanyaannya, apakah dana tersebut benar-benar akan dialokasikan untuk investasi jangka panjang yang produktif, atau justru menjadi alat politik untuk meredam kritik? Bagi Indonesia, yang juga tengah menikmati bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi digital, keputusan Korea Selatan akan menjadi referensi penting dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan.