Jepang Longgarkan Aturan Lembur: Strategi Ekonomi atau Kemunduran Budaya Kerja?

Tokyo – Jepang secara resmi melonggarkan aturan pengawasan lembur mulai Selasa (1/9), sebuah keputusan yang digadang-gadang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, namun tak pelak menuai kritik tajam sebagai kemunduran dari komitmen negara tersebut dalam memberantas budaya kerja berlebihan. Perubahan ini datang dari pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal sebagai 'workaholic' dan telah mengadopsi strategi pertumbuhan pada Juli lalu yang menyerukan revisi atas pengawasan jam kerja.

Kebijakan ini sebagian besar merespons desakan sektor bisnis yang kewalahan menghadapi kekurangan tenaga kerja yang kian parah. Sekitar 40 persen perusahaan di Jepang beroperasi di bawah perjanjian manajemen tenaga kerja yang secara legal mengizinkan lembur hingga 100 jam per bulan, menurut kementerian ketenagakerjaan. Sebelumnya, otoritas tetap menyarankan batas 45 jam per bulan, dan saran tersebut dianggap setara regulasi karena inspeksi ketat yang menyertainya. Kini, kantor pengawas standar ketenagakerjaan tidak lagi menekan perusahaan yang melampaui batas 45 jam.

Langkah ini jelas menguntungkan pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Survei Kamar Dagang dan Industri Jepang pada Mei menunjukkan bahwa tekanan pengawasan tersebut 'membatasi' aktivitas sekitar 20 persen UKM, khususnya di sektor konstruksi, transportasi, dan perhotelan yang kekurangan staf. Namun, serikat pekerja menilai ini adalah pengkhianatan terhadap upaya modernisasi budaya korporat Jepang yang selama ini identik dengan jam kerja panjang.

Kritik paling keras datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (Zenroren). Dalam pernyataannya, mereka menyebut kebijakan ini sebagai 'pergeseran yang tidak dapat diterima dan penghapusan kebijakan yang mendorong perusahaan mempersingkat jam kerja.' Kekhawatiran ini beralasan, mengingat risiko 'karoshi' atau kematian akibat kerja berlebihan masih menghantui Jepang. Kasus tragis pada 2015, ketika seorang karyawan Dentsu berusia 24 tahun bunuh diri karena kelelahan, masih membekas dalam ingatan publik.

Bagi Perdana Menteri Takaichi, langkah ini sejalan dengan citranya yang memang dekat dengan budaya kerja keras. Sejak terpilih sebagai ketua partai konservatif pada Oktober lalu, ia kerap menonjolkan dedikasinya. Bahkan di media sosial, ia pernah menulis bahwa ia tidur hanya 'nol hingga tiga jam' per malam sebagai perdana menteri — sebuah pernyataan yang justru menuai ejekan karena dianggap pamer etos kerja.

Meski demikian, kementerian ketenagakerjaan menegaskan tetap akan memantau perusahaan dan memberikan bimbingan jika ada risiko kesehatan akibat kerja berlebihan. Kebijakan ini juga tidak berlaku untuk semua perusahaan. Mereka yang tidak memiliki perjanjian manajemen tenaga kerja khusus tetap wajib mematuhi batas 45 jam per bulan. Bahkan, ada perusahaan yang melampaui jam kerja standar (8 jam/hari, 40 jam/minggu) saja sudah ilegal.

Konteks Indonesia: Kebijakan Jepang ini relevan untuk dicermati, terutama bagi Indonesia yang tengah mendorong fleksibilitas pasar kerja di tengah bonus demografi. Jika Jepang, dengan budaya kerja disiplinnya, justru melonggarkan aturan lembur, Indonesia perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Jangan sampai upaya menarik investasi justru mengorbankan kesejahteraan pekerja. Regulasi yang longgar memang bisa meningkatkan produktivitas jangka pendek, tetapi risiko kesehatan mental dan fisik pekerja bisa menjadi bom waktu. Indonesia bisa belajar dari pengalaman Jepang dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.

Ke depan, pertanyaannya adalah: akankah kebijakan ini benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang, atau justru menjadi bumerang yang meningkatkan angka karoshi? Apakah langkah ini akan diikuti negara-negara Asia lain yang juga bergulat dengan tekanan kompetisi global? Yang jelas, Jepang kini berada di persimpangan antara mempertahankan etos kerja tradisional dan beradaptasi dengan tuntutan modern. Keputusan ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Takaichi dalam mengelola ekspektasi publik yang menginginkan keseimbangan hidup, di tengah desakan industri yang haus akan tenaga kerja.