Belanja Negara Jepang Tembus Rekor, Kekhawatiran Utang Menguat di Tengah Kenaikan Imbal Hasil Obligasi

Tokyo — Gelombang permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga Jepang untuk tahun fiskal 2027 telah menembus rekor, memicu kekhawatiran baru tentang keberlanjutan fiskal di tengah imbal hasil obligasi pemerintah yang mencapai level tertinggi dalam tiga dekade. Total permintaan di bawah rekening umum diperkirakan mencapai sekitar 143 triliun yen (sekitar 894 miliar dolar AS), jauh melampaui 122,45 triliun yen pada tahun fiskal 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi keempat kalinya secara berturut-turut, didorong oleh kerangka investasi "Jepang yang kuat dan makmur" yang digagas pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Lonjakan permintaan ini terjadi di tengah sinyal dari bank sentral Amerika Serikat yang mengindikasikan potensi kenaikan suku bunga lebih awal. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun, yang menjadi acuan suku bunga jangka panjang, sempat melonjak ke 2,950% pada 31 Agustus, level tertinggi sejak September 1996, sebelum ditutup pada 2,940%. Pasar obligasi Tokyo bereaksi negatif terhadap kombinasi tekanan eksternal dan kekhawatiran domestik tentang meluasnya belanja negara tanpa diimbangi pendapatan yang jelas.

Para analis menilai bahwa permintaan anggaran yang membengkak ini mencerminkan melemahnya disiplin fiskal. Masahiro Ichikawa dari Sumitomo Mitsui DS Asset Management mengaitkan kenaikan suku bunga jangka panjang terutama dengan meningkatnya kekhawatiran fiskal. Ia juga menyoroti bahwa pendanaan untuk sektor-sektor kunci terkait keamanan ekonomi akan ditangani melalui rekening khusus, sehingga total belanja bisa membengkak lebih jauh jika digabungkan dengan rekening umum.

Hideo Kumano dari ABC Economic Research Institute menambahkan bahwa keputusan kabinet untuk melanjutkan pemotongan pajak konsumsi dan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah tanpa mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif menjadi faktor pemicu. Pemotongan pajak ini diperkirakan akan mengurangi pendapatan tahunan sebesar 5 triliun yen (sekitar 31,3 miliar dolar AS). "Jika belanja dibiarkan naik tanpa batas sementara tidak ada prospek pendapatan yang jelas, kekurangan tersebut harus ditutup dengan menerbitkan lebih banyak obligasi defisit," ujarnya, memperingatkan potensi memburuknya keseimbangan fiskal.

Kekhawatiran juga muncul dari adanya pos-pos kebijakan dalam permintaan anggaran yang tidak mencantumkan jumlah spesifik. Tsuyoshi Ueno dari NLI Research Institute menyayangkan penundaan keputusan pendanaan untuk pos-pos tersebut. "Disiplin fiskal sedang melemah," kata Ueno. "Pemerintah perlu serius berdialog dengan pelaku pasar." Pernyataan ini menggarisbawahi meningkatnya tekanan pada pemerintah Takaichi untuk menunjukkan komitmen terhadap konsolidasi fiskal di tengah ekspektasi pasar yang makin sensitif.

Bagi Indonesia, dinamika fiskal Jepang ini relevan mengingat Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama di kawasan. Kenaikan imbal hasil obligasi Jepang dapat memicu pergeseran aliran modal global, berpotensi mempengaruhi nilai tukar yen dan daya saing ekspor Indonesia. Selain itu, kebijakan fiskal ekspansif Jepang yang berkelanjutan dapat mendorong inflasi dan mempengaruhi suku bunga acuan di Asia, termasuk Bank Indonesia dalam menentukan arah kebijakan moneternya. Para pengamat pasar Indonesia perlu mencermati perkembangan ini sebagai sinyal risiko eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah Jepang menyeimbangkan ambisi belanja dengan kebutuhan menjaga kepercayaan pasar. Jika kekhawatiran fiskal terus berlanjut, aksi jual obligasi pemerintah bisa berlanjut dan memicu gejolak di pasar keuangan global. Akankah pemerintahan Takaichi mampu meyakinkan pasar dengan langkah konkret pengendalian defisit, atau justru terjebak dalam lingkaran utang yang semakin dalam? Jawabannya akan menentukan arah ekonomi Jepang dan berdampak luas bagi kawasan Asia.