Bencana Kumamoto: Sebulan Berlalu, Warga Lanjut Usia Masih Menanti Pemulihan
Baca dalam 60 detik
- Sebulan pascagempa Kumamoto berkekuatan magnitudo 7, ribuan warga masih bertahan di pusat evakuasi dengan fasilitas minim.
- Kondisi lansia dan penyandang disabilitas menjadi sorotan karena keterbatasan akses dan risiko kesehatan yang meningkat.
- Tanpa sistem umpan balik yang efektif, keluhan pengungsi berisiko terabaikan di tengah kewalahan petugas penanggulangan bencana.

Sebulan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Kumamoto, Jepang, pada 28 Juli lalu, ribuan warga masih bergulat dengan kehidupan di pengungsian. Di tengah panas yang menyengat, mereka menanti perbaikan rumah dan pemulihan infrastruktur dasar yang tak kunjung tuntas. Kondisi ini tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga mental para penyintas, terutama mereka yang lanjut usia dan memiliki keterbatasan fisik.
Di pusat evakuasi Ogawa, salah satu lokasi penampungan di Kota Uki, suhu udara mencapai hampir 40 derajat Celsius. Meski pendingin ruangan beroperasi, suasana di dalam gedung tetap mencekam. Mayoritas penghuni adalah warga senior, sementara generasi muda sebagian besar keluar untuk bekerja. Beberapa dari mereka hanya mampu mengucapkan terima kasih, sementara yang lain memilih bungkam, kelelahan yang tampak jelas di raut wajah mereka.
Yaeko Fujii, 76 tahun, memilih bertahan di dekat pintu masuk dengan alas kardus. Baginya, gempa kali ini mengulang pelajaran yang sama dengan bencana sepuluh tahun silam. "Kita tidak belajar apa pun dari gempa sebelumnya," ujarnya. "Cukup satu hari di sini, Anda akan paham." Pernyataan itu menggambarkan keputusasaan yang melanda banyak pengungsi.
Fasilitas di pusat evakuasi masih jauh dari layak. Tidak ada tempat tidur sementara maupun sekat pembatas. Para pengungsi duduk atau tidur di atas kardus dan lembaran aluminium yang digelar di lantai. Sebagian lansia terbaring dengan selimut, tak berdaya dan enggan berkomunikasi. Pembagian makanan, yang mayoritas berupa roti manis, dilakukan tanpa pengumuman, sehingga hanya mereka yang kebetulan berada di luar yang mendapatkannya. Di lokasi penampungan lain, kasus infeksi virus corona sempat terkonfirmasi, tetapi langkah penanganan yang memadai tampaknya belum diterapkan.
Kondisi kian memprihatinkan dengan adanya pengungsi yang mengalami demensia, berkeliaran siang malam dengan pakaian kotor, anak-anak yang berlarian tanpa pengawasan, dan pria yang tidur tanpa busana di hadapan perempuan. Fujii mengaku lelah harus terus bersabar. "Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi ada juga yang harus saya tahan," katanya, menggambarkan dilema para pengungsi yang enggan merepotkan orang lain.
Kisah Tomoe Fukuda, 82 tahun, bersama kakaknya Yutaka, 85 tahun, dan iparnya Sae, 85 tahun, yang menggunakan kursi roda, menjadi contoh nyata kesulitan akses. Saat tiba, pusat evakuasi sudah penuh sesak, sehingga mobilitas di dalam gedung sangat terbatas. Sae bahkan mengurangi minum air karena khawatir merepotkan orang lain saat ke toilet. Akibatnya, ia mengalami heatstroke dan harus dilarikan ke rumah sakit. "Saya sadar bahwa kehidupan di pengungsian sangat keras bagi pengguna kursi roda," ungkap Yutaka.
Meski pasokan air bersih belum pulih, fasilitas toilet darurat yang didatangkan dari berbagai daerah di Jepang dinilai cukup memadai. Para pengungsi mengaku lega karena toilet tetap bersih. Namun, di balik rasa syukur itu, banyak yang menahan keluhan dan kecemasan. "Semua orang sedang kesulitan, jadi saya tidak bisa egois," begitu alasan yang kerap terdengar.
Kondisi ini menyoroti kebutuhan akan sistem pengumpulan umpan balik dari pengungsi untuk perbaikan layanan. Petugas penanggulangan bencana yang kewalahan mengelola pusat evakuasi sering kali tidak mampu menangkap keluhan yang tidak disuarakan. Tanpa mekanisme yang jelas, potensi masalah kesehatan dan psikologis jangka panjang bisa terabaikan.
Bagi Indonesia, yang juga rawan gempa, pelajaran dari Kumamoto sangat relevan. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa kesiapan logistik dan perhatian pada kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, menjadi kunci dalam manajemen bencana. Pertanyaannya, apakah sistem tanggap darurat kita sudah cukup adaptif untuk menjawab kebutuhan mereka? Evaluasi menyeluruh dan perbaikan berkelanjutan menjadi tuntutan yang tidak bisa ditunda.



