Anggaran Jepang 2027 Tembus Rekor 143 Triliun Yen: Sinyal Ekspansi Fiskal atau Jerat Utang?

Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi dikabarkan akan mengajukan anggaran belanja negara untuk tahun fiskal 2027 dengan total sekitar 143 triliun yen, setara US$890 miliar. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, mencerminkan ambisi sang perdana menteri untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui stimulus fiskal besar-besaran, di tengah meningkatnya biaya pembayaran utang akibat inflasi yang terus berlanjut.

Berdasarkan penghitungan Kyodo News yang dirilis Senin (31/8), lonjakan anggaran ini tidak lepas dari strategi Takaichi yang mencanangkan belanja negara 'responsif dan proaktif'. Namun, langkah tersebut langsung memicu kewaspadaan pelaku pasar keuangan. Mereka khawatir ekspansi fiskal yang agresif ini akan semakin memperburuk kesehatan fiskal Jepang—yang sudah menjadi yang terburuk di antara negara-negara maju—dan berpotensi memicu aksi jual besar-besaran terhadap yen serta obligasi pemerintah Jepang (JGB).

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang telah melampaui 250%, jauh di atas negara maju lainnya. Setiap stimulus fiskal yang digulirkan berarti menambah beban bunga yang harus dibayar, terutama ketika Bank of Japan (BoJ) mulai menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Kombinasi ini menciptakan dilema: di satu sisi, belanja negara diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan; di sisi lain, risiko fiskal semakin menumpuk dan dapat menggoyahkan kepercayaan investor.

Bagi Indonesia, dinamika fiskal Jepang ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Jepang adalah salah satu mitra dagang dan investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan infrastruktur. Jika kebijakan fiskal Jepang memicu gejolak pasar keuangan global, arus modal asing ke negara berkembang seperti Indonesia bisa ikut terpengaruh. Pelemahan yen juga berpotensi mengubah daya saing ekspor Indonesia di pasar global, sekaligus mempengaruhi nilai tukar rupiah dan stabilitas pasar obligasi domestik.

Para analis menilai bahwa langkah Takaichi merupakan ujian besar bagi disiplin fiskal Jepang. Seperti diungkapkan sejumlah ekonom, belanja negara yang tinggi memang dapat mendorong pertumbuhan jangka pendek, tetapi tanpa reformasi struktural yang jelas, Jepang berisiko terjebak dalam siklus utang yang semakin dalam. Pasar akan mencermati detail alokasi anggaran, terutama seberapa besar porsi untuk belanja sosial dibandingkan investasi produktif.

Dalam konteks regional, kebijakan ini juga menjadi perhatian bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada stabilitas ekonomi Jepang. Apakah Jepang mampu menyeimbangkan antara stimulus dan keberlanjutan fiskal? Atau justru akan menjadi sumber ketidakstabilan baru di kawasan? Pertanyaan ini akan semakin relevan seiring dengan normalisasi kebijakan moneter global dan meningkatnya tekanan inflasi di berbagai negara.

Ke depan, keputusan final atas anggaran ini akan menjadi penentu arah kebijakan ekonomi Jepang dalam beberapa tahun mendatang. Jika pasar merespons negatif, Takaichi mungkin harus memutar haluan dan mengerem belanja. Namun, jika stimulus berhasil mendorong pertumbuhan tanpa memicu gejolak, Jepang bisa menjadi contoh bagaimana negara dengan utang besar tetap bisa bertahan. Semua mata kini tertuju pada rincian anggaran yang akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.