Sinyal Jepang ke Rusia Dinilai Keliru: Tekanan di Wilayah Utara Justru Menguat

Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Pulau Etorofu, salah satu wilayah yang diklaim Jepang sebagai Wilayah Utara, telah memicu protes resmi dari Tokyo. Namun, analis menilai bahwa sekadar menyampaikan keberatan diplomatik tidak akan mengubah perilaku Moskow. Di sisi lain, respons yang terlalu reaktif, seperti menghentikan seluruh dialog, justru kontraproduktif bagi kepentingan nasional Jepang.

Yang menjadi sorotan adalah bagaimana Jepang selama ini mengirimkan sinyal yang salah kepada Kremlin. Dalam diplomasi, persepsi lawan sama pentingnya dengan niat baik. Langkah-langkah Tokyo yang terkesan terburu-buru menjalin normalisasi hubungan dengan Moskow, menurut pengamat, justru membuat Rusia semakin percaya diri menekan Jepang di isu teritorial.

Praktik dialog yang bersifat teknis, seperti kunjungan warga Jepang ke makam leluhur di pulau-pulau sengketa, perjanjian perikanan, serta perlindungan warga dan perusahaan, tetap perlu dipertahankan. Namun, Jepang harus menahan diri dari inisiatif yang memberi kesan mendesak untuk memperbaiki hubungan. Lebih jauh, Tokyo bersama negara-negara G7 lain harus memperketat upaya menutup celah penghindaran sanksi, termasuk yang dilakukan melalui armada kapal bayangan Rusia untuk ekspor minyak mentah, serta aliran barang ke industri pertahanan Rusia.

Dalam konteks itu, dukungan terhadap Ukraina menjadi instrumen penting. Namun, dukungan tersebut tidak perlu diposisikan sebagai balasan langsung atas kunjungan Putin. Sebaliknya, Jepang harus menegaskan kembali prinsip menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, serta penolakan terhadap perubahan status quo dengan kekerasan. Dukungan untuk Ukraina adalah perpanjangan dari prinsip tersebut.

Risiko terbesar yang harus dihindari adalah melemahkan dukungan untuk Ukraina atau melonggarkan sanksi terhadap Rusia dengan dalih memprioritaskan isu Wilayah Utara. Sejak 2022, Moskow telah menghentikan perundingan perjanjian damai dengan Jepang dan menggunakan isu teritorial sebagai alat menekan kebijakan Tokyo terhadap Ukraina. Jika Jepang menyerah, Kremlin akan mendapat preseden bahwa tekanan teritorial efektif mengubah kebijakan Jepang di bidang lain. Lebih jauh, hal ini bisa mengundang tekanan serupa dari negara lain, yang justru melemahkan posisi tawar Jepang.

Langkah konkret yang disarankan adalah memperkuat bantuan kemanusiaan dan infrastruktur untuk Ukraina, terutama menjelang musim dingin. Rusia berulang kali menyerang pembangkit listrik dan fasilitas transmisi. Bantuan Jepang berupa generator, peralatan transformator, pasokan listrik darurat, serta material medis dan pemanas, memiliki makna strategis untuk mencegah Rusia menggunakan kekuatan militer guna memengaruhi kemauan politik negara lain.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan dalam konteks kebijakan luar negeri bebas-aktif. Jakarta perlu mencermati bagaimana tekanan teritorial dapat digunakan untuk memengaruhi kebijakan negara lain, serta pentingnya konsistensi prinsip dalam diplomasi. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa respons yang terlalu lunak atau terlalu keras sama-sama berisiko. Indonesia, yang juga memiliki potensi sengketa wilayah, dapat menarik pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dialog dan ketegasan.

Pemerintah Jepang kini dituntut untuk menggeser prioritas diplomasinya, dari sekadar mengejar perundingan teritorial yang cepat menuju sikap yang tidak goyah di bawah tekanan, tanpa menutup peluang penyelesaian di masa depan. Keberhasilan tidak lagi diukur dari intensitas kontak atau dialog, melainkan dari kemampuan Tokyo menjaga kebebasan pilihan kebijakannya dan memastikan tekanan Rusia tidak memengaruhi arah kebijakannya. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi strategis agar isu Wilayah Utara tidak terus dijadikan alat oleh Kremlin.

Pertanyaan yang menggantung: akankah Jepang benar-benar mampu melepaskan diri dari jebakan diplomasi yang selama ini membuatnya rentan? Atau justru tekanan yang semakin kuat akan mendorong Tokyo untuk mengambil langkah yang lebih berani dalam mendukung Ukraina, sekaligus menegaskan posisinya di kancah internasional?