G20 di Tengah Ketegangan: Menkeu AS Ingin Padukan Dukungan, Tarif dan Perang Iran Jadi Batu Sandungan

Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menghadapi ujian diplomasi yang tidak mudah saat menjadi tuan rumah pertemuan para menteri keuangan G20 di Asheville, Carolina Utara, pada pekan ini. Di tengah upaya Washington merangkul negara-negara ekonomi terbesar dunia, kebijakan tarif yang agresif terhadap sekutu dan perang yang berkepanjangan dengan Iran justru menjadi penghalang besar untuk meraih konsensus.

Pertemuan yang berlangsung Senin hingga Selasa ini dirancang untuk membahas isu-isu yang relatif aman, seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan utang global. Namun, di balik agenda resmi, terdapat misi tersembunyi: mengajak negara-negara G20 untuk ikut mengisolasi Iran secara ekonomi, demi memaksa negara tersebut menyerah dalam perang yang telah berlangsung lebih dari enam bulan. Serangan terbaru AS ke Iran pada Minggu lalu menunjukkan bahwa tekanan militer masih terus dilakukan, meskipun pemerintah AS sebelumnya menekankan pendekatan ekonomi.

Ketegangan dengan Kanada yang memuncak akibat gagalnya negosiasi dagang dan berujung pada kenaikan tarif, semakin memperumit suasana. Daniel Fried, mantan asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Eropa di era George W. Bush, menilai bahwa dalam situasi seperti ini, AS akan kesulitan untuk menggalang dukungan dari sekutu-sekutunya. "Jika mereka ingin dukungan internasional, mereka harus lebih berhati-hati dalam berkonsultasi dengan sekutu daripada yang ditunjukkan selama ini," ujarnya.

Bessent sendiri mengisyaratkan kesiapan untuk bertindak keras. Dalam wawancara dengan Associated Press, ia menyatakan bahwa Treasury akan menjatuhkan sanksi pada bank lain dan siap melakukan "kekerasan finansial jika perlu". Namun, hingga kini, Presiden Donald Trump belum merealisasikan ancaman "D-Day ekonomi" untuk Iran, dan lebih memilih memberi peringatan kepada mitra dagang Iran. Tantangan terbesar adalah China, yang merupakan pembeli minyak Iran terbesar. Bessent menegaskan bahwa "semua opsi ada di meja" terkait sanksi terhadap Beijing, namun ia membantah bahwa pemerintahannya enggan berkonfrontasi dengan China, menyebut narasi tersebut sebagai "kebohongan yang diangkat media".

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi yang signifikan. Sebagai negara yang bergantung pada stabilitas harga energi dan rantai pasok global, eskalasi konflik di Timur Tengah dan perang dagang antara AS-China dapat memicu gejolak ekonomi. Kenaikan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz akan langsung berdampak pada inflasi domestik dan anggaran subsidi energi. Selain itu, persaingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia memaksa Indonesia untuk semakin cermat dalam menjaga keseimbangan hubungan dagang, mengingat China adalah mitra dagang utama dan AS adalah investor penting.

Pilihan Asheville sebagai tuan rumah bukanlah kebetulan. Kota ini masih dalam proses pemulihan dari badai dahsyat Helene yang melanda pada September 2024, menewaskan lebih dari 250 orang dan menyebabkan kerusakan hampir US$80 miliar. Bessent menjadikan semangat rekonstruksi Asheville sebagai latar simbolis untuk mendorong agenda pertumbuhan. "Kami ingin seluruh dunia mengikuti agenda pertumbuhan kami, baik itu deregulasi, kemandirian energi, dan kami ingin membahas ketidakseimbangan global, regulasi perbankan, serta restrukturisasi utang negara berkembang," jelasnya. Ia menambahkan bahwa "dunia memiliki gunungan utang, dan kita harus tumbuh untuk keluar dari masalah ini."

Namun, di balik retorika tersebut, pertanyaan besar mengemuka: mampukah AS memadukan kepentingan domestik yang agresif dengan kebutuhan akan kerja sama global? Kegagalan untuk menggalang dukungan di G20 dapat menjadi sinyal semakin terfragmentasinya tatanan ekonomi dunia, yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak, termasuk Indonesia. Apakah AS akan mengubah pendekatannya, atau justru semakin memperdalam jurang perpecahan? Hasil pertemuan ini akan memberikan jawaban awal.