Prabowo: Demokrasi Indonesia Butuh Koalisi, Bukan Kemenangan Tunggal

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia, dengan populasi yang akan segera menembus 300 juta jiwa dan wilayah seluas kawasan Eropa, tidak mungkin dikelola oleh satu partai politik sendirian. Dalam pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (23/2), ia menyebut koalisi sebagai keniscayaan dalam sistem demokrasi untuk membangun kekuatan pemerintahan yang efektif.

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Prabowo secara eksplisit menggambarkan kabinetnya sebagai produk koalisi besar yang mencakup tujuh dari delapan partai di parlemen. Ia membandingkan situasi Indonesia dengan Jepang dan Inggris, di mana pergantian perdana menteri kerap terjadi dalam waktu singkat—di Jepang dalam lima hingga enam tahun, dan di Inggris bahkan tujuh hingga delapan kali dalam lima tahun. Perbandingan itu ia gunakan untuk menekankan bahwa stabilitas politik Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu daya tarik investasi, justru lahir dari sinergi antarelemen politik.

Bagi pengamat politik, pernyataan Prabowo di forum NU memiliki makna ganda. Di satu sisi, ia ingin meyakinkan publik bahwa pemerintahannya tidak akan goyah oleh dinamika koalisi yang rapuh. Di sisi lain, pesan ini juga ditujukan kepada kalangan investor dan mitra internasional: bahwa arah kebijakan ekonomi dan pembangunan akan tetap berjalan di tengah konsolidasi kekuatan politik. Dengan koalisi yang menguasai mayoritas kursi parlemen, risiko kebuntuan legislatif—yang kerap menghambat reformasi di negara berkembang—dapat ditekan.

Konteks Indonesia memang unik. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan keberagaman budaya yang luar biasa, pengelolaan negara menuntut representasi politik yang luas. Koalisi besar, seperti yang dijalankan Prabowo, bukan hanya soal pembagian kekuasaan, tetapi juga upaya menjaga kohesi nasional. Namun, tantangan tetap ada: bagaimana memastikan koalisi yang gemuk tidak menjadi lamban dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi gejolak ekonomi global atau tekanan sosial di dalam negeri.

Pilihan Prabowo untuk menyampaikan pesan ini di tengah forum NU—organisasi Islam terbesar di Indonesia—bukanlah kebetulan. NU selama ini dikenal sebagai kekuatan moderat yang kerap menjadi penyeimbang politik nasional. Dengan merangkul NU, Prabowo tampaknya ingin memperkuat legitimasi koalisi di mata akar rumput, sekaligus menegaskan bahwa pemerintahan yang inklusif adalah kunci untuk mengelola kompleksitas negeri ini.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana koalisi ini akan bertahan menghadapi ujian, seperti pemilihan umum berikutnya atau gejolak ekonomi yang mungkin datang. Apakah koalisi besar ini akan tetap solid, atau justru menjadi sumber friksi internal? Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa koalisi yang terlalu lebar bisa rapuh jika tidak dikelola dengan hati-hati. Namun, bagi Indonesia, koalisi tampaknya bukan pilihan, melainkan keharusan—sebuah realitas yang dipahami betul oleh Prabowo dan para pemimpin politik lainnya.