Prabowo Tutup 290 BUMN Rugi, Hemat Rp50 Triliun: Efisiensi atau Risiko?

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak menguntungkan, menghasilkan penghematan biaya operasional sebesar Rp50 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (25/8).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk merampingkan portofolio BUMN yang selama ini dianggap membebani anggaran negara. Prabowo menegaskan bahwa penutupan dilakukan terhadap perusahaan yang terus merugi dan tidak menunjukkan kinerja baik. "Dalam kurang dua tahun, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan melanjutkan efisiensi dengan menutup sedikitnya 700 BUMN lagi hingga akhir 2026.

Jika target tersebut tercapai, jumlah BUMN akan menyusut drastis dari sekitar 1.100 menjadi hanya 200-250 entitas. Penghematan yang diharapkan dari pengurangan ini mencapai Rp100 triliun per tahun, terutama dari pengurangan biaya overhead, gaji direksi, dan komisaris. Prabowo juga menyebut total penghematan di berbagai bidang yang mendekati Rp300 triliun setiap tahun, yang akan dialihkan untuk program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di satu sisi, langkah tegas ini dinilai sebagai upaya serius untuk membersihkan BUMN yang selama ini menjadi beban fiskal. Namun, di sisi lain, penutupan massal berpotensi menimbulkan risiko sosial, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berkurangnya layanan publik di sektor-sektor strategis. Ekonom menilai pemerintah perlu memastikan bahwa proses restrukturisasi ini tidak mengorbankan sektor-sektor vital seperti energi, pangan, dan perbankan.

Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi luas. Investor akan mencermati bagaimana pemerintah mengelola transisi ini, terutama terkait kepastian hukum dan dampaknya terhadap pasar modal. Di sisi lain, publik berharap dana penghematan benar-benar dialokasikan untuk program yang meningkatkan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko dana tersebut justru bocor ke proyek-proyek yang kurang prioritas.

Prabowo optimistis langkah ini akan meningkatkan efisiensi BUMN dan mengurangi beban negara. "Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat," tegasnya. Meski demikian, pertanyaan besar masih menggantung: apakah penutupan massal ini akan diikuti dengan perbaikan tata kelola BUMN yang tersisa, atau justru menciptakan monopoli baru yang kurang akuntabel? Ke depan, pemerintah perlu menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya soal angka, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan daya saing nasional.