Prabowo Hadiri Penutupan Muktamar NU ke-35, Isyarat Penguatan Hubungan Istana–Ulama

Presiden Prabowo Subianto hadir pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), dalam sebuah langkah yang menegaskan posisi istana di tengah denyut organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kedatangan kepala negara itu bukan sekadar seremonial; ia menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo berupaya merawat hubungan erat dengan basis massa NU yang selama ini menjadi pilar penting stabilitas politik nasional.

Presiden tiba dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci, langsung bersalaman dengan para peserta, termasuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031, K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin. Momen ini menjadi sorotan karena terjadi hanya beberapa hari setelah Gus Kikin resmi terpilih memimpin organisasi, menggantikan periode kepengurusan sebelumnya.

Dalam rombongan terbatas yang mendampingi Presiden, tampak sejumlah menteri kunci: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sarat muatan politik dan kebijakan.

Perjalanan Presiden dimulai dari Jakarta menuju Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, sekitar pukul 09.30 WIB, kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Pemilihan lokasi penutupan muktamar di pesantren bersejarah itu sendiri mengandung pesan: NU tetap berakar pada tradisi pendidikan Islam tradisional, dan negara menghormati akar tersebut.

Dalam sambutannya saat membuka muktamar pada Jumat (27/8/2026), Presiden Prabowo menyebut NU sebagai "institusi bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia". Pernyataan itu bukan basa-basi; ia menegaskan bahwa negara memandang NU sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan masa depan bangsa. Namun, di balik retorika itu, tersimpan agenda politik yang lebih praktis: mengamankan dukungan NU untuk program-program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga hilirisasi energi.

Bagi Indonesia, momen ini memiliki implikasi yang lebih luas. Hubungan antara istana dan NU selalu menjadi barometer stabilitas politik. Ketika presiden hadir di forum seperti ini, ia tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga membangun jaringan politik yang dapat dimobilisasi saat diperlukan. Para analis menilai bahwa langkah Prabowo ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat koalisi politiknya menjelang berbagai agenda legislasi yang membutuhkan dukungan massa, seperti RUU yang berkaitan dengan ekonomi syariah atau kebijakan pendidikan pesantren.

Di sisi lain, kehadiran Presiden juga menimbulkan pertanyaan tentang otonomi NU. Organisasi yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah harus menjaga jarak agar tidak kehilangan kredibilitasnya sebagai penyeimbang. Namun, dengan kepemimpinan baru yang tampaknya lebih akomodatif, arah hubungan ini akan menjadi ujian bagi Gus Kikin: apakah ia mampu menjaga independensi NU sambil tetap membangun kerja sama dengan pemerintah.

Ke depan, publik akan mencermati langkah-langkah konkret setelah muktamar. Akankah pemerintah memberikan perhatian khusus pada program-program NU, seperti penguatan pesantren dan pemberdayaan ekonomi warga? Atau justru sebaliknya, NU akan semakin kritis terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah hubungan istana–ulama kali ini benar-benar produktif atau hanya sekadar ritual politik tahunan.