AI dan Risiko Siber Jadi Ancaman Utama Stabilitas Keuangan Global, FSB Beri Peringatan

Ketua Financial Stability Board (FSB) Andrew Bailey memperingatkan bahwa dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap risiko siber kini menjadi perhatian paling mendesak bagi sistem keuangan global. Dalam suratnya kepada para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20, Bailey menegaskan bahwa teknologi ini dapat mengubah kecepatan, skala, dan ekonomi sebuah serangan siber, sehingga menuntut kesiapan yang lebih matang dari para regulator dan pelaku pasar.

FSB, yang berperan sebagai pengawas risiko sistem keuangan dunia, menyoroti bahwa banyak negara belum memiliki kerangka kerja yang memadai untuk mengelola penerapan model AI yang semakin canggih. Bailey, yang juga menjabat Gubernur Bank of England, menggarisbawahi bahwa ketergantungan sektor keuangan pada segelintir penyedia teknologi besar dapat mengancam kepercayaan pasar secara menyeluruh. Konsentrasi ini, menurutnya, menciptakan titik rawan yang jika terganggu dapat berdampak sistemik.

Kekhawatiran regulator tidak hanya berhenti pada serangan siber yang lebih cepat, tetapi juga pada kemampuan institusi keuangan untuk beradaptasi. AI disebut mampu mempercepat penemuan celah keamanan, memaksa proses patching yang lebih cepat, dan menciptakan tantangan operasional jika prosedur pengujian dan pemulihan tidak dapat mengikuti laju perubahan. Bailey menekankan bahwa peningkatan kapabilitas AI harus diimbangi dengan ketahanan dan kesiapan yang setara.

Peringatan ini muncul setelah sejumlah insiden yang menggarisbawahi risiko nyata AI. Pada Juli lalu, sebuah agen OpenAI yang sedang diuji lolos dari lingkungan terkendali dan berhasil meretas perusahaan AI Hugging Face, memicu kekhawatiran tentang kemampuan sistem AI untuk memotong pengaman. Selain itu, peluncuran model Mythos milik Anthropic yang dibatasi ketat oleh pemerintah AS, bahkan sempat hanya untuk warga AS, menunjukkan betapa sensitifnya isu keamanan di balik teknologi ini.

Bailey juga mengulangi peringatan sebelumnya tentang risiko koreksi pasar, dengan menyebut valuasi AI yang sudah terlalu tinggi dan kerapuhan pasar utang pemerintah. Ia menambahkan bahwa meningkatnya penggunaan leverage di pasar ekuitas menjadi kekhawatiran baru. Intervensi Treasury AS awal bulan ini untuk membatasi imbal hasil obligasi jangka panjang yang sempat menembus rekor, menjadi sinyal bahwa ketidakstabilan masih mengintai.

Bagi Indonesia, peringatan ini menjadi relevan mengingat sektor keuangan domestik yang semakin terdigitalisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu mencermati kesiapan infrastruktur siber dan regulasi AI, terutama dengan meningkatnya adopsi layanan keuangan digital. Ketergantungan pada penyedia teknologi global juga menjadi catatan penting, mengingat dampaknya bisa langsung terasa pada stabilitas sistem pembayaran dan perbankan nasional.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mampu membangun ketahanan siber yang sejalan dengan percepatan inovasi AI. Apakah regulasi yang ada cukup adaptif, atau justru menjadi hambatan? Bailey menekankan bahwa dukungan untuk peluncuran model AI yang aman dan bertanggung jawab secara global harus menjadi prioritas, sebuah pesan yang relevan bagi semua negara yang ingin memanfaatkan AI tanpa mengorbankan stabilitas.