SCO Summit: Poros Non-Barat Menguat, Indonesia Perlu Membaca Arah Geopolitik

Bishkek, Kirgizstan, menjadi saksi berkumpulnya para pemimpin negara-negara besar non-Barat dalam KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pekan ini. Pertemuan yang digadang-gadang sebagai penyeimbang pengaruh global Amerika Serikat ini dihadiri langsung oleh Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Di sela-sela agenda resmi, serangkaian pertemuan bilateral telah dijadwalkan, termasuk dialog langsung antara Putin dan Xi pada Senin (31/8), serta pembicaraan antara pemimpin Rusia dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa, hari puncak KTT. Bagi Rusia yang telah 4,5 tahun berperang di Ukraina dan Iran yang tengah berkonflik dengan Amerika Serikat dan Israel, forum ini menjadi panggung strategis untuk mempererat hubungan dengan mitra di luar blok Barat.

SCO yang didirikan pada 2001 oleh China, Rusia, dan empat negara Asia Tengah awalnya merupakan forum keamanan. Dalam seperempat abad terakhir, organisasi ini tumbuh signifikan, kini menaungi sepuluh negara anggota: Rusia, China, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Meski pengaruhnya meluas, tujuan dan program SCO masih dinilai kabur, dan pengenalannya di mata publik global masih rendah.

China, bersama Rusia, gencar mempromosikan SCO sebagai alternatif dari kelompok negara maju seperti G7. Beijing bahkan berkomitmen memberikan bantuan pembangunan dan finansial untuk memperluas pengaruh organisasi ini. Kementerian Luar Negeri China pekan lalu menyatakan bahwa SCO telah berhasil "menemukan jalur baru kerja sama regional", sebuah narasi yang konsisten digaungkan untuk membangun tatanan dunia alternatif.

Namun, di balik citra solid, SCO bukanlah blok politik atau militer yang monolitik. Para analis mencatat adanya perbedaan kepentingan yang tajam di antara anggota. India, misalnya, berada dalam posisi yang rumit. Forum ini didominasi China dan juga menaungi Pakistan, dua negara yang menjadi rival utama New Delhi. Menurut Dinakar Peri, peneliti keamanan di Carnegie India, SCO memberikan India kursi di meja perundingan di kawasan yang semakin dibentuk oleh kompetisi kekuatan besar. "Meski tidak sepenuhnya menentukan agenda, ini memberi New Delhi pandangan langsung tentang kawasan dan memungkinkannya melakukan lindung nilai dengan pihak lain," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika KTT SCO ini memberikan pelajaran penting. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China yang semakin memanas, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi bebas-aktifnya. Kehadiran India yang berusaha menyeimbangkan kepentingan dengan China dan Barat menunjukkan bahwa negara-negara non-blok pun harus cermat dalam memposisikan diri. Indonesia, dengan posisinya yang strategis di Asia Tenggara, dapat mengambil pelajaran dari cara India memanfaatkan forum multilateral untuk mengamankan kepentingan nasional tanpa terikat pada salah satu blok.

Sementara itu, Turki, yang berstatus mitra dialog sejak 2012, juga memanfaatkan SCO untuk memperkuat posisinya di kawasan Eurasia. Presiden Recep Tayyip Erdogan berulang kali menyatakan keinginan Ankara menjadi anggota penuh. Bagi Turki, SCO adalah bagian dari kebijakan luar negeri yang seimbang: tetap setia pada NATO dan hubungan dagang dengan Uni Eropa, namun juga memperluas pengaruh ke timur. Ambisi Turki ini menunjukkan bahwa SCO semakin menarik bagi negara-negara yang ingin memiliki opsi diplomatik lebih luas.

KTT Bishkek kali ini menjadi ujian bagi SCO untuk membuktikan relevansinya di tengah krisis global yang semakin kompleks. Akankah organisasi ini mampu melampaui sekadar retorika dan menjadi kekuatan nyata yang memengaruhi tatanan dunia? Atau justru perbedaan internal akan menghambat langkahnya? Bagi Indonesia, mengamati arah SCO adalah bagian dari upaya membaca peta geopolitik yang terus berubah.