Singapura Suntik Dana Rp 400 Triliun untuk Riset: Ada Pelajaran bagi Indonesia?
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Singapura mengucurkan S$37 miliar untuk riset dan inovasi lima tahun ke depan, dengan fokus pada komersialisasi teknologi dan startup.
- Skema hibah baru menawarkan pendanaan hingga S$3 juta per proyek untuk menjembatani riset publik dengan investasi swasta.
- Langkah ini menegaskan kembali ambisi Singapura sebagai pusat inovasi global, sekaligus menjadi pembanding bagi ekosistem riset Indonesia.

Singapura kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat riset dan inovasi paling agresif di Asia. Melalui rencana Research, Innovation and Enterprise 2030 (RIE2030), negara kota itu mengalokasikan dana sebesar S$37 miliar—atau setara lebih dari Rp 400 triliun—untuk periode lima tahun ke depan. Angka ini memecahkan rekor belanja riset sebelumnya dan menandakan pergeseran strategi: dari sekadar menghasilkan publikasi ilmiah, kini Singapura mengejar dampak nyata yang bisa dipasarkan dan diinvestasikan.
Inti dari rencana ini adalah lahirnya Research Translation Grant, sebuah instrumen pendanaan baru yang dirancang untuk mempercepat pengembangan teknologi tahap awal dari universitas dan lembaga riset publik seperti Agency for Science, Technology and Research (A*STAR). Sekretaris Tetap NRF, Tan Chorh Chuan, menyatakan bahwa hibah ini memberi jalur yang lebih langsung bagi kolaborasi antara peneliti dan pelaku industri. Dengan pendanaan hingga S$2 juta per proyek—dan naik menjadi S$3 juta jika proyek sudah melibatkan investor sejak dini—diharapkan pertimbangan komersial sudah tertanam sejak awal proses riset.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Evaluasi atas belanja riset lima tahun sebelumnya menunjukkan bahwa komersialisasi masih menjadi titik lemah. Meski investasi S$28 miliar yang digelontorkan menghasilkan peningkatan intensitas riset dan partisipasi swasta, jumlah kesepakatan pendanaan untuk startup deep-tech justru menurun sejak 2023. Kondisi ini, menurut laporan NRF, sejalan dengan tren global yang dipengaruhi ketidakpastian makroekonomi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi.
Untuk menjawab tantangan itu, RIE2030 tidak hanya mengandalkan hibah riset. Pemerintah juga menambah S$1 miliar untuk skema Startup SG Equity, yang bertujuan memastikan kecukupan modal bagi startup tahap awal. Selain itu, dialokasikan S$3 miliar untuk inisiatif besar yang disebut "flagships" dan "grand challenges". Dua fokus pertama yang diumumkan adalah semikonduktor dan umur panjang (longevity), disusul transportasi-konektivitas serta dekarbonisasi. Masing-masing bidang tersebut, kecuali longevity yang mendapat S$350 juta, dialokasikan dana sekitar S$800 juta. Sisanya S$250 juta disiapkan sebagai cadangan untuk kebutuhan tak terduga.
Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menawarkan setidaknya dua pelajaran. Pertama, pentingnya membangun jembatan antara riset akademik dan kebutuhan industri. Di Indonesia, banyak riset universitas yang belum terserap pasar karena minimnya insentif serupa. Kedua, konsistensi pendanaan jangka panjang. Singapura terbukti mampu mempertahankan komitmen fiskal untuk riset selama puluhan tahun, terutama di bidang-bidang yang membutuhkan investasi awal besar seperti AI dan teknologi kuantum. Padahal, menurut laporan NRF, domain-domain tersebut memerlukan investasi berkelanjutan selama beberapa dekade sebelum menghasilkan dampak signifikan.
Ketua NRF, Heng Swee Keat, menegaskan bahwa sains, teknologi, dan inovasi akan semakin menentukan daya saing global. "Kami akan tetap fokus menjaga Singapura tetap kompetitif dan tangguh di panggung dunia sambil menciptakan dampak nyata di dalam negeri," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa riset bukan lagi sekadar aktivitas akademik, melainkan instrumen strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional.
Ke depan, pertanyaan yang relevan bagi Indonesia adalah: akankah ekosistem riset dan inovasi di dalam negeri mampu meniru keberanian fiskal Singapura? Atau justru akan terus tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat? Jawabannya mungkin terletak pada kemauan politik untuk menjadikan riset sebagai prioritas anggaran, bukan sekadar pelengkap.



