Geger Program CEO Oxford: Eksekutif China Mengeluh, Biaya Rp1,7 Miliar Tak Sebanding dengan Materi

Program pelatihan eksekutif bergengsi di Universitas Oxford yang menjaring puluhan pengusaha China dengan biaya fantastis—sekitar 1,08 juta yuan atau setara Rp1,7 miliar per orang—kini menjadi sorotan tajam media di China. Pasalnya, sejumlah peserta mengaku pengalaman yang mereka dapatkan jauh dari janji manis brosur promosi, bahkan menyebutnya sebagai penipuan berkedok gengsi akademik.

Lan Shili, pendiri salah satu maskapai swasta pertama di China, sempat memamerkan kebanggaannya di media sosial dengan mengenakan jubah khas Oxford. Namun, kegembiraan itu berubah menjadi kekecewaan setelah ia dan puluhan eksekutif lainnya menjalani modul di Inggris, Jerman, Hong Kong, dan Singapura. Mereka mengeluhkan waktu belajar di kelas yang singkat, diskusi yang dangkal, serta kunjungan perusahaan di Jerman yang hanya berupa tur bus mengelilingi pabrik tanpa masuk ke dalam.

Universitas Oxford, melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa program tersebut bekerja sama dengan mitra eksternal dan materi promosi dari agen lokal tidak diakui sebagai informasi resmi. Menariknya, program yang mengusung nama besar "Global CEO Programme" ini ternyata dijalankan oleh Oxford Digital Health Institute, sebuah unit yang kurang dikenal, dan dipimpin oleh profesor dengan latar belakang riset kesehatan—bukan manajemen bisnis.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang praktik pendidikan eksekutif di Asia, termasuk Indonesia. Di tengah maraknya program serupa yang menjanjikan jaringan global dan prestise, kasus Oxford menjadi pengingat bahwa gengsi tidak selalu sejalan dengan kualitas. Tang Dajie, peneliti senior di China Enterprise Institute, menilai kasus ini sebagai kasus outlier, tetapi ia juga menggarisbawahi bahwa daya tarik universitas elite tetap kuat, terutama bagi generasi pengusaha muda yang justru semakin terpesona oleh simbol status.

Profesor Wu Fei dari Shanghai Jiao Tong University menambahkan bahwa motivasi para eksekutif mengikuti program semacam ini telah bergeser. Jika dulu tujuannya adalah memperluas jejaring sosial, kini banyak yang mencari solusi nyata untuk mengatasi hambatan bisnis di tengah persaingan domestik yang ketat dan dorongan untuk berekspansi ke pasar global. "Mereka menghadapi masalah yang belum pernah ada sebelumnya," ujarnya.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga. Banyak perusahaan dan eksekutif Tanah Air yang tergiur mengikuti program pelatihan di kampus-kampus top dunia demi meningkatkan kredibilitas dan jaringan. Namun, tanpa verifikasi yang cermat terhadap kurikulum dan penyelenggara, risiko mengalami pengalaman serupa—membayar mahal untuk gengsi semu—sangat mungkin terjadi. Regulator dan asosiasi bisnis di Indonesia perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penawaran program semacam ini.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah: apakah kasus ini akan mengubah cara eksekutif Asia, termasuk Indonesia, dalam memilih program pendidikan eksekutif? Atau justru semakin memperkuat obsesi terhadap label kampus elite, terlepas dari substansi yang ditawarkan? Jawabannya mungkin akan menentukan arah industri pendidikan eksekutif di kawasan ini.