Hukuman 200 Squat Berujung Rhabdomyolysis: Kisah Karyawan Kontraktor Keuangan di Hangzhou

Seorang perempuan muda di Hangzhou, China, harus menjalani perawatan intensif setelah manajernya menghukumnya dengan 200 gerakan squat karena gagal memenuhi target kerja. Insiden yang terjadi pada akhir Juli ini tidak hanya mengakibatkan cedera fisik serius, tetapi juga memicu pertanyaan tentang batas kekuasaan manajemen dan perlindungan pekerja di tengah tekanan target yang tidak realistis.

Yang, yang baru pindah ke Hangzhou dan memulai karier pertamanya sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan jasa pinjaman pada Juni lalu, menghadapi tuntutan harian yang ketat: 200 panggilan telepon, satu undangan klien, dan satu klien yang menyatakan minat untuk bekerja sama. Ketika ia gagal memenuhi kuota pada 28 Juli, manajer timnya, Zhang, memberinya pilihan: melakukan 100 squat atau membayar denda 50 yuan (sekitar Rp110 ribu) untuk setiap tugas yang belum selesai.

Karena tidak memiliki uang, Yang memilih melakukan 200 squat sebagai ganti hukuman finansial. Ia merekam dirinya melakukan gerakan tersebut di berbagai sudut gedung kantor sebagai bukti kepatuhan. Dalam rekaman, terlihat ia kesulitan berdiri setelah menyelesaikan squat terakhir dan berjalan sempoyongan. Namun, karena keterbatasan finansial, ia menunda pemeriksaan medis hingga lima hari kemudian, ketika air seninya berubah gelap—tanda awal kerusakan otot yang serius.

Di rumah sakit, dokter mendiagnosis Yang menderita rhabdomyolysis, kondisi di mana jaringan otot yang rusak melepaskan komponen berbahaya ke aliran darah, berpotensi menyebabkan gagal ginjal. Kadar creatine kinase-nya melonjak hingga 16.000 U/L, jauh di atas ambang diagnosis 1.000 U/L. Meski beruntung tidak mengalami gagal ginjal, ia diinstruksikan untuk beristirahat total dan menghindari aktivitas berat. Biaya perawatan mencapai 1.400 yuan (sekitar Rp3 juta), dan karena kondisinya, Yang terpaksa mengundurkan diri pada 30 Juli.

Yang meyakini perusahaan sengaja memberinya target mustahil sebagai cara untuk menyingkirkannya. Ia kemudian menuntut ganti rugi kepada Zhang, termasuk biaya medis, transportasi, dan kompensasi cedera pribadi sebesar 15.000 yuan (sekitar Rp33 juta) untuk menutupi biaya hidup selama 75 hari. Namun, Zhang menolak dan menyarankan Yang menempuh jalur hukum. Dalam wawancara dengan stasiun TV lokal, Zhang mengakui pelanggaran hukum ketenagakerjaan, tetapi bersikeras bahwa masalah tersebut di luar tanggung jawab perusahaan.

Kasus ini menyoroti praktik manajemen beracun yang masih terjadi di berbagai sektor, terutama di negara dengan budaya kerja intensif seperti China. Di Indonesia, fenomena serupa juga kerap muncul, meski regulasi ketenagakerjaan telah melarang tindakan kekerasan fisik di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, mengatur sanksi bagi pengusaha yang melakukan kekerasan fisik, namun implementasinya seringkali lemah karena minimnya pengawasan dan rendahnya kesadaran pekerja akan hak-hak mereka.

Menurut analis hubungan industrial, kasus seperti ini menunjukkan bahwa tekanan target yang tidak masuk akal seringkali menjadi dalih untuk melakukan pelanggaran. “Perusahaan harus mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berpotensi mendorong tindakan tidak manusiawi,” ujar seorang pengamat yang enggan disebut namanya. Ia juga menyoroti pentingnya peran pengawas ketenagakerjaan untuk aktif menindaklanjuti laporan pekerja.

Hingga berita ini diturunkan, Yang telah melaporkan kasusnya ke unit inspeksi ketenagakerjaan setempat, dan pihak berwenang berjanji melakukan investigasi. Sementara itu, komentar warganet di media sosial China ramai mengecam tindakan Zhang, dengan sebagian menuntut hukuman maksimal. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: akankah perusahaan mengubah budaya kerja mereka, atau justru semakin menekan karyawan yang dianggap tidak produktif? Kasus Yang mungkin menjadi titik balik bagi kesadaran publik tentang batas antara disiplin dan pelecehan di lingkungan kerja.