Anwar Ibrahim: Korupsi Tak Kenal Ras, Malaysia Harus Bersatu di Ambang Hari Nasional

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, seraya mengingatkan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak mengenal batas etnis. Dalam pidatonya di acara Madani sempena Hari Nasional di Universitas Teknologi MARA (UiTM) Permatang Pauh, Bukit Mertajam, Sabtu (30/8), ia menyerukan persatuan nasional dan penolakan terhadap perpecahan yang berbasis ras, agama, atau warna kulit.

Anwar menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak akan pernah berhasil jika masyarakatnya terus terpecah belah, saling melempar hinaan, atau berkonflik karena perbedaan identitas. Ia menggarisbawahi bahwa tindak pidana seperti pencurian atau korupsi tidak seharusnya dikaitkan dengan latar belakang pelaku. “Ketika kita berbicara tentang kejahatan, apakah itu dilakukan oleh orang Tionghoa, Melayu, India, Iban, atau Kadazan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak memiliki ras,” ujarnya, seperti dikutip media setempat.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tensi politik domestik, terutama terkait kebijakan pemerintah yang mengurangi jumlah undian khusus dari 22 kali menjadi 8 kali per tahun. Langkah ini menuai kritik dari Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Md Nor, yang mempertanyakan izin operasional gerai judi di wilayahnya. Anwar membalas kritik tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa pengurangan ini adalah bagian dari upaya serius pemerintah untuk membatasi aktivitas perjudian, sebuah langkah yang mungkin tidak memuaskan semua pihak, tetapi tetap dipertahankan demi kebaikan bersama.

Dalam kesempatan itu, Anwar juga mengingatkan para pemimpin, baik di tingkat mahasiswa, institusi, hingga pejabat negara, untuk bertanggung jawab atas amanah yang diemban. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memperkaya diri sendiri ketika mengaku berjuang demi martabat bangsa. “Anda tidak bisa mengklaim ingin menjunjung tinggi martabat negara dan memperkaya rakyat, sementara Anda memperkaya diri sendiri terlebih dahulu,” tegasnya, menyindir praktik-praktik yang merugikan keuangan negara, seperti yang pernah terjadi dalam kasus Tabung Haji.

Pernyataan Anwar ini relevan bagi Indonesia, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam pemberantasan korupsi dan penguatan integritas publik. Seruan untuk memisahkan tindak pidana dari identitas etnis dapat menjadi pengingat bahwa penegakan hukum haruslah adil dan tidak diskriminatif. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali memicu perdebatan yang tidak produktif, alih-alih fokus pada penyelesaian masalah. Sikap tegas Anwar dalam menolak pembenaran atas tindakan korupsi berdasarkan latar belakang pelaku dapat menjadi contoh bagi upaya serupa di Tanah Air.

Pada kesempatan terpisah, dalam acara Maulid Akbar di Masjid Tengah, Anwar juga mengajak umat Islam untuk menjadi teladan melalui akhlak mulia, integritas, dan kerja keras. Ia menekankan bahwa rasa hormat terhadap umat Islam harus lahir dari nilai-nilai positif yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menepati janji dan tidak menyalahgunakan kepercayaan. “Jika orang melihat kita bekerja keras, berkarakter baik, tidak curang, dan tidak mencuri uang, mereka akan menghormati kita,” katanya. Pesan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun citra Islam yang moderat dan damai, sebuah narasi yang juga relevan bagi Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah seruan Anwar ini akan mampu meredakan ketegangan politik dan memperkuat kohesi sosial di Malaysia, terutama menjelang perayaan Hari Nasional. Dengan kritik yang terus berdatangan dari pihak oposisi, pemerintah perlu membuktikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar retorika. Bagi Indonesia, perkembangan politik di Malaysia ini layak dicermati sebagai bahan perbandingan dalam upaya penguatan tata kelola dan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.