Prabowo Instruksikan Babinsa Jadi Garda Depan Edukasi Karhutla di Desa

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), untuk turun langsung mengedukasi masyarakat di tingkat desa mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif menekan angka karhutla yang kerap memicu bencana asap dan kerugian ekonomi di berbagai daerah.

Instruksi tersebut mengemuka dalam pertemuan tertutup antara Presiden dengan Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Sekretaris Negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Sabtu malam. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menginginkan edukasi karhutla tidak hanya berhenti pada sosialisasi dari pusat, melainkan menyentuh langsung warga melalui Babinsa yang selama ini menjadi ujung tombak TNI di desa.

Pilihan pada Babinsa bukan tanpa alasan. Sebagai aparat yang bermukim di tengah masyarakat, Babinsa memiliki kedekatan dan pemahaman kontekstual tentang pola pertanian dan perilaku warga yang kerap menjadi pemicu kebakaran lahan. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kesadaran kolektif untuk menjaga hutan dan lahan dapat tumbuh dari bawah, bukan sekadar instruksi dari atas.

Pertemuan di Hambalang juga membahas agenda lain yang tak kalah penting, yakni percepatan penanganan pascagempa bumi di Flores dan erupsi Gunung Merapi. Selain itu, Presiden meminta laporan perkembangan penyesuaian syarat perekrutan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin mengabdi sebagai prajurit TNI. Kedua isu ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah merespons dinamika kebencanaan dan kebutuhan inklusivitas di tubuh militer.

Bagi Indonesia, langkah ini menegaskan peran ganda TNI yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial dan lingkungan. Di tengah ancaman karhutla yang seringkali melumpuhkan aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat, kehadiran Babinsa di garda terdepan dapat menjadi instrumen efektif untuk membangun budaya tidak membakar lahan. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kapasitas Babinsa dalam menyampaikan pesan dan alternatif pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Sejumlah akademisi menilai bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas seperti ini lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar penegakan hukum. Meski demikian, mereka mengingatkan bahwa tanpa dukungan sarana dan insentif bagi petani untuk beralih ke metode non-bakar, sosialisasi semata tidak akan cukup. Pemerintah perlu menyiapkan program pendampingan dan akses teknologi yang memadai agar edukasi tidak berhenti pada wacana.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan program ini. Apakah cukup dengan menurunkan angka titik panas, atau perlu ada indikator perubahan perilaku masyarakat yang lebih mendasar? Jawabannya akan menentukan apakah Babinsa benar-benar menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan, atau hanya menjadi simbol seremonial belaka.