Surplus Dagang China Melebar di 24 Negara UE: Jatuh Tempo Negosiasi Oktober Makin Mendesak
Baca dalam 60 detik
- Data bea cukai China menunjukkan surplus perdagangan dengan 24 dari 27 negara Uni Eropa membengkak pada Juli 2026, dengan lonjakan tajam di Swedia, Malta, dan Jerman.
- Brussels menetapkan tenggat tiga bulan untuk menyeimbangkan hubungan dagang, namun hingga kini defisit justru melebar, memicu kekhawatiran deindustrialisasi dan subsidi tersembunyi China.
- Uni Eropa bersiap mengumumkan langkah baru pada September, sementara China memblokir penyelidikan subsidi asing terhadap JD.com, menandakan eskalasi potensial menjelang KTT Oktober.

Lima puluh hari menjelang tenggat negosiasi dagang yang ditetapkan Brussels, data terbaru menunjukkan surplus perdagangan China terhadap hampir seluruh anggota Uni Eropa justru melebar, menegaskan bahwa tekanan Beijing terhadap manufaktur Eropa belum mereda. Perhitungan berdasarkan angka bea cukai China untuk Juli 2026 mengungkapkan bahwa dari 27 negara anggota UE, hanya tiga yang mengalami perbaikan defisit, sementara 24 lainnya mencatat pelebaran surplus yang dalam beberapa kasus mencapai tingkat dramatis.
Lonjakan paling mencolok terjadi di Swedia, di mana surplus China naik empat kali lipat dibandingkan Juli tahun lalu. Malta mencatat kenaikan 166,6 persen, disusul Rumania dengan 94,4 persen dan Finlandia 93,7 persen. Di antara ekonomi terbesar blok, defisit Jerman membengkak 86,5 persen, Polandia 31,9 persen, Belanda 14,5 persen, Spanyol 12,4 persen, dan Prancis 4,2 persen. Angka-angka ini muncul di tengah periode negosiasi tiga bulan yang dimulai setelah pertemuan pejabat perdagangan kedua kubu pada akhir Juni, ketika Brussel mengancam akan mengambil tindakan jika keseimbangan tidak tercapai.
Defisit perdagangan memang bukan satu-satunya indikator yang dipantau para pejabat UE, tetapi telah menjadi simbol kekhawatiran yang lebih dalam mengenai subsidi negara China yang tidak dideklarasikan dan kelebihan kapasitas industri yang kini merambah ke persaingan geoekonomi terbuka. Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, dalam sebuah acara di Jenewa pekan ini, menyoroti "erosi" manufaktur teknologi menengah Eropa yang selama ini menjadi pilar kekuatan ekonomi kawasan. Ia mencatat bahwa China kini bersaing langsung dengan kawasan euro di hampir 40 persen sektor di mana Eropa memiliki keunggulan komparatif, naik dari sekitar 25 persen pada awal 2000-an. Lagarde juga mengakui bahwa resesi manufaktur sebagian disebabkan oleh kurangnya akses terhadap energi yang relatif murah.
Laporan ECB yang terbit bulan ini menambah bahan bakar perdebatan sengit tentang kebijakan Beijing. Laporan tersebut menemukan bahwa industri China yang menerima lebih banyak dukungan negara cenderung mengekspor lebih banyak, meskipun diingatkan bahwa subsidi saja tidak sepenuhnya menjelaskan surplus perdagangan China. "Ketidakseimbangan perdagangan di industri strategis seperti teknologi surya, semikonduktor, dan otomotif dapat menekan lapangan kerja dan kapasitas industri di negara mitra dagang," demikian bunyi laporan itu. Pekan depan, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan mengumumkan langkah-langkah baru untuk menyeimbangkan hubungan dengan China, yang akan dibahas para pemimpin nasional pada KTT Brussel bulan Oktober.
Namun, tidak semua kebijakan UE berhasil. Pembatasan yang baru diterapkan pada barang bernilai rendah justru menunjukkan efektivitas yang signifikan. Setelah UE memberlakukan pajak €3 (sekitar US$3,50) untuk semua paket di bawah €150 (sekitar US$175) yang berasal dari luar blok mulai 1 Juli, ekspor barang murah China ke UE merosot 54 persen dalam nilai dan 40,8 persen dalam volume pada Juli. Penurunan tajam terjadi di Prancis (78,1 persen), Spanyol (64 persen), Jerman (58,9 persen), dan Italia (51,2 persen), menunjukkan bahwa pembatasan bea cukai efektif ketika elastisitas harga berperan. Kebijakan ini dipicu oleh membanjirnya paket dari raksasa e-commerce China seperti Shein dan Temu yang membanjiri layanan pos Eropa, sekaligus kekhawatiran tentang kurangnya pemeriksaan keamanan dan standar.
Sebaliknya, di sektor kendaraan listrik (EV), bea anti-subsidi yang diberlakukan sejak Oktober 2024 tidak banyak mengubah arus perdagangan. Ekspor EV China ke Prancis melonjak 365,5 persen, Belanda 530,9 persen, Hungaria 618 persen, dan Spanyol 329,4 persen. Jerman, pusat otomotif Eropa, mencatat kenaikan 40,8 persen, sementara kenaikan rata-rata UE mencapai 82,8 persen. Impor plug-in hybrid bahkan naik 118,3 persen, dengan Prancis mencatat lonjakan 1.018 persen. Brussels memang sedang mempertimbangkan penyelidikan subsidi di sektor ini, meskipun laporan media tentang penyelidikan yang akan segera diluncurkan pada Juni dinilai prematur.
Di tengah ketegangan ini, ada secercah harapan dari dialog tingkat kerja yang berlangsung selama musim panas. Setelah pertemuan antara Menteri Perdagangan China Wang Wentao dan Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic pada Juni, sumber menyebut Wang terbuka untuk mengeksplorasi cara mengurangi surplus, termasuk melalui perjanjian pembelian barang-barang Eropa dan penurunan tarif barang buatan UE. Ini merupakan sinyal langka bahwa China menyadari surplus perdagangan yang mencapai miliar euro per hari telah menjadi masalah politik. Namun, pada Kamis lalu, Beijing justru memblokir perusahaan-perusahaan China untuk mematuhi penyelidikan subsidi asing terhadap akuisisi JD.com atas Ceconomy, raksasa ritel Jerman. Ini adalah kedua kalinya China menggunakan undang-undang pemblokiran baru, setelah sebelumnya diterapkan pada kasus Nuctech pada Mei. Kementerian Kehakiman China menyebut kasus ini sebagai "yurisdiksi ekstrateritorial yang tidak tepat" dan memperingatkan bahwa jika UE terus melakukan tindakan sepihak, China akan "melakukan pembalasan dengan tegas sesuai hukum".
Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran berharga. Sebagai negara yang juga bergulat dengan defisit perdagangan terhadap China, terutama di sektor manufaktur, Indonesia dapat mengamati bagaimana UE menggunakan instrumen kebijakan seperti bea masuk, penyelidikan subsidi, dan negosiasi langsung untuk menekan surplus China. Namun, efektivitas yang beragam—sukses pada barang murah, tetapi gagal pada EV—menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat sasaran dan berbasis data sangat penting. Ketika UE dan China menuju KTT Oktober, dunia akan menyaksikan apakah diplomasi perdagangan dapat mengimbangi kekuatan pasar yang tampaknya semakin condong ke arah Beijing. Pertanyaannya, mampukah Indonesia merancang kebijakan serupa tanpa memicu perang dagang yang merugikan?



