Stunting Bukan Beban, tapi Investasi SDM: Setwapres Dorong Intervensi Sejak Remaja Putri

Medan — Pemerintah menegaskan bahwa penanganan stunting bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, menyatakan intervensi harus dimulai sedini mungkin, bahkan sejak remaja putri dan calon pengantin, untuk memutus rantai masalah gizi kronis ini.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera yang digelar di Medan, Kamis (27/8). Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri 800 peserta, termasuk 154 kepala daerah dari seluruh provinsi di Sumatera. Kehadiran para pemimpin daerah menjadi sinyal bahwa isu stunting tidak lagi bisa ditangani secara parsial, tetapi membutuhkan aksi kolektif yang terukur.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting masih berada di angka 19,8 persen. Artinya, dua dari sepuluh anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada 2024, meskipun telah turun dari 21,6 persen pada tahun sebelumnya.

Eddy menekankan bahwa kerja sama lintas sektor dan penguatan komitmen kepala daerah menjadi kunci keberhasilan. “Apabila semua pihak bergerak bersama dan fokus pada kualitas pelayanan, maka berbagai kebijakan dan program yang dijalankan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Medan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya intervensi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang turut hadir, menyatakan komitmennya menjadikan penanganan stunting sebagai program prioritas. Menurutnya, forum ini menjadi ajang untuk memperkuat komitmen bersama, mengoptimalkan pemanfaatan data, serta berbagi pembelajaran antardaerah. “Kegiatan ini juga memastikan setiap kabupaten dan kota memiliki lokus serta target prioritas yang jelas terukur, data sasaran yang terpercaya, serta tindak lanjut yang dapat dilaksanakan,” kata Surya.

Bagi Indonesia, angka stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga ancaman terhadap bonus demografi yang akan dinikmati pada 2030. Generasi yang mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan kognitif lebih rendah, yang pada akhirnya menurunkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan pada investasi jangka panjang ini dinilai tepat, terutama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Namun, tantangan tetap ada. Koordinasi antarpemerintah daerah sering kali terhambat oleh perbedaan prioritas dan keterbatasan anggaran. Selain itu, data yang akurat dan tepat waktu masih menjadi pekerjaan rumah. Tanpa data yang valid, intervensi bisa salah sasaran. Karena itu, penguatan sistem data dan monitoring menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi ini.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: apakah komitmen yang dibangun di Medan ini akan berlanjut menjadi aksi nyata di lapangan? Dengan target penurunan stunting yang semakin ketat, pemerintah daerah dituntut tidak hanya hadir dalam forum, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jawabannya akan terlihat dari angka prevalensi stunting pada survei berikutnya.