Duka Venezuela Kian Dalam: Korban Gempa Juni Tembus 6.509 Jiwa, Rekonstruksi Berjalan Lambat
Baca dalam 60 detik
- Laporan resmi menyebut 6.509 orang tewas akibat gempa kembar yang melanda Venezuela pada Juni lalu, dengan lebih dari 226 ribu korban luka dirawat.
- Hingga kini, baru sekitar 58 persen dari 60.785 bangunan yang diperiksa dinyatakan layak huni, sementara 11 ribu unit masuk kategori berisiko tinggi.
- Pemerintah menargetkan pembangunan 4.000 rumah baru hingga akhir tahun, namun baru terealisasi sekitar seperempatnya, menyoroti lambatnya pemulihan pascabencana.

Duka Venezuela akibat gempa bumi kembar yang mengguncang pada 24 Juni lalu semakin mendalam. Laporan resmi terbaru menyebutkan jumlah korban jiwa telah menembus angka 6.509 orang, sementara lebih dari 226 ribu penyintas masih menjalani perawatan intensif di berbagai rumah sakit. Angka ini menjadi salah satu bencana seismik paling mematikan dalam sejarah Amerika Latin dalam dua dekade terakhir, sekaligus menguji ketahanan infrastruktur dan sistem kesehatan negara yang tengah dilanda krisis ekonomi berkepanjangan.
Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, melalui kanal Telegram resminya pada Senin (24/8) malam waktu setempat, mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan telah berhasil mengevakuasi 6.462 orang dari reruntuhan. Namun, di balik angka penyelamatan itu, terdapat pekerjaan rumah besar yang belum selesai: verifikasi keamanan bangunan. Dari 60.785 unit rumah yang telah diperiksa otoritas setempat, hanya 35.545 unit yang dinyatakan layak huni. Sebanyak 14.239 unit lainnya hanya dapat digunakan dengan batasan tertentu, sementara 11.001 unit masuk dalam kategori berisiko tinggi dan tidak layak dihuni.
Skala kerusakan yang ditimbulkan oleh dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 ini terlihat dari volume puing konstruksi yang harus dibersihkan. Pemerintah setempat melaporkan telah mengangkut lebih dari 600.000 ton limbah bangunan, atau setara 28,61 persen dari total keseluruhan puing yang berserakan di kawasan terdampak. Negara Bagian La Guaira dan ibu kota Caracas menjadi wilayah dengan kerusakan terparah, memaksa pemerintah memberlakukan status darurat dan meluncurkan program pemulihan besar-besaran.
Bagi Indonesia, tragedi ini menjadi pengingat pahit akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana seismik. Meski secara geografis berbeda, baik Venezuela maupun Indonesia sama-sama berada di jalur cincin api Pasifik. Pengalaman negara-negara seperti Jepang dan Selandia Baru menunjukkan bahwa investasi pada bangunan tahan gempa dan sistem peringatan dini mampu menekan jumlah korban jiwa secara signifikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa gempa Lombok 2018 yang berkekuatan 7,0 magnitudo menewaskan 563 orang, jauh lebih rendah dibandingkan gempa Yogyakarta 2006 yang menewaskan hampir 6.000 jiwa—sebelum standar bangunan tahan gempa diterapkan secara luas.
Penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, dalam pernyataannya Senin lalu, menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan 335 rumah baru bagi keluarga terdampak dan membangun kembali 1.001 unit hunian. Target ambisius lebih dari 4.000 rumah dan apartemen hingga akhir tahun masih jauh dari kata tercapai, mengingat baru sekitar seperempatnya yang terealisasi. Keterbatasan anggaran negara yang sedang terpuruk akibat sanksi internasional dan hiperinflasi menjadi faktor utama yang memperlambat proses rekonstruksi.
"Kami berkomitmen untuk memulihkan seluruh hunian yang rusak, namun proses ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit," demikian pernyataan resmi yang disampaikan pemerintah Venezuela melalui kanal resminya, menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi.
Para pengamat bencana menilai bahwa lambatnya penanganan pascagempa di Venezuela tidak hanya disebabkan oleh faktor finansial, tetapi juga lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya dukungan internasional. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan kewenangan luas dan dukungan penuh pemerintah pusat, Venezuela mengandalkan struktur pemerintahan yang terpusat namun kerap terhambat birokrasi. Kondisi ini diperparah dengan krisis politik internal yang masih berlangsung, sehingga fokus pemerintah kerap terpecah antara penanganan bencana dan stabilitas politik.
Melihat perkembangan ini, pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah: akankah target pembangunan 4.000 rumah tercapai tepat waktu? Jika laju pembangunan saat ini hanya sekitar 1.000 unit dalam dua bulan, maka target tersebut tampak terlalu optimistis. Namun, pemerintah Venezuela mungkin akan mempercepat program dengan melibatkan perusahaan konstruksi asing atau menggalang dana dari negara-negara sahabat. Yang jelas, bagi ribuan keluarga yang masih tinggal di tenda pengungsian, setiap hari yang berlalu adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Keberhasilan rekonstruksi Venezuela akan menjadi ujian nyata bagi ketangguhan bangsa itu—dan pelajaran berharga bagi negara-negara rawan gempa lainnya, termasuk Indonesia.



