UNDP Perpanjang Dukungan untuk Laos Menuju Status Negara Maju: Komitmen Baru 2027-2031

Program Pembangunan PBB (UNDP) memastikan kelanjutan dukungannya terhadap Laos dalam masa transisi menuju status negara maju, sebuah komitmen yang diumumkan dalam pertemuan perpisahan antara Wakil Perdana Menteri Laos, Thongsavan Phomvihane, dan perwakilan UNDP di Laos, Martine Thérer, pekan lalu. Momen ini menjadi penegasan bahwa kolaborasi pembangunan tidak akan terputus meski terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh UNDP.

Thérer, yang akan mengakhiri masa tugasnya di Laos pada akhir Agustus, menyatakan bahwa UNDP akan terus memperkuat kerja sama dan mendukung prioritas pembangunan pemerintah Laos di bawah kepemimpinan perwakilan baru. Masa tugasnya bertepatan dengan persiapan Laos untuk keluar dari status negara terbelakang (LDC), sebuah proses yang menuntut penguatan fondasi ekonomi dan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Dalam pertemuan tersebut, Thongsavan mengapresiasi kontribusi Thérer dan menyoroti kerja sama erat antara pemerintah dan UNDP, terutama dalam mendukung rencana pembangunan nasional dan persiapan menuju tahap pembangunan berikutnya. Ia secara khusus menyebut dukungan UNDP terhadap Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi Nasional ke-9 dan penyusunan rencana ke-10, yang menjadi peta jalan bagi prioritas pembangunan Laos ke depan.

Selain itu, UNDP juga berperan dalam proses Round Table, pengentasan kemiskinan, pembersihan ranjau darat, dan kemajuan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Cakupan kerja sama ini menunjukkan bahwa dukungan UNDP tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek praktis yang berdampak langsung pada masyarakat dan mata pencaharian.

Kedua pihak menyambut baik dokumen program negara baru untuk periode 2027-2031, serta kerangka kerja sama pembangunan berkelanjutan PBB yang sedang disusun. Thongsavan menegaskan harapannya agar UNDP terus mendukung rencana dan prioritas pembangunan, terutama saat Laos memasuki periode transisi krusial pada 2026 dan 2029.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Laos menganugerahkan Medali Persahabatan kepada Thérer atas kontribusinya terhadap pembangunan sosial-ekonomi Laos. Penghargaan ini menegaskan tingginya nilai kemitraan yang telah terjalin, yang tidak hanya berdampak pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada kehidupan warga Laos.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai mitra pembangunan dan anggota ASEAN. Keberhasilan Laos dalam transisi dari status LDC dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk dalam hal pengelolaan bantuan internasional dan perencanaan pembangunan jangka panjang. Selain itu, stabilitas dan kemajuan Laos berdampak pada dinamika kawasan, termasuk dalam konteks konektivitas dan perdagangan regional.

Dengan kerangka kerja sama baru yang akan segera berlaku, Laos dihadapkan pada pertanyaan besar: mampukah negara ini mempertahankan momentum pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan internasional? Keberhasilan transisi ini akan menjadi ujian bagi kapasitas domestik Laos dalam mengelola sumber daya dan menarik investasi, sekaligus menentukan arah pembangunan negara tersebut dalam satu dekade mendatang.