Mantan Wakil Menteri Vietnam Dihukum 12 Tahun Penjara atas Skandal Suap Buruh Migran
Baca dalam 60 detik
- Pengadilan Rakyat Hanoi menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Nguyen Ba Hoan, mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja, atas keterlibatannya dalam kasus suap dan pelanggaran akuntansi yang merugikan negara hingga Rp1,9 triliun.
- Skandal ini mengungkap praktik pemerasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja asal Vietnam, dengan tarif suap hingga Rp2,7 miliar per izin dan US$500 per pekerja.
- Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di Vietnam, sekaligus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang juga rentan terhadap praktik serupa dalam pengiriman pekerja migran.
Pengadilan Rakyat Hanoi menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Nguyen Ba Hoan, mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial Vietnam, pada Senin (24/8). Hukuman ini merupakan puncak dari persidangan selama sepekan yang mengungkap praktik suap dan pelanggaran akuntansi dalam pengurusan izin pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Hoan, yang kala itu membawahi Departemen Tenaga Kerja Luar Negeri, terbukti menerima suap bersama delapan terdakwa lain. Total 28 orang diadili dalam kasus yang melibatkan perusahaan Hoang Long Investment, Construction and Manpower Supply JSC, serta sejumlah unit di bawah Kementerian Tenaga Kerja yang kini berganti nama menjadi Kementerian Dalam Negeri. Para terdakwa lain menerima hukuman bervariasi, mulai dari 30 bulan hingga 14 tahun penjara.
Menurut dakwaan Kejaksaan Agung Vietnam, sejak 2021 hingga Mei 2025, Hoan mengetahui dan membiarkan Tong Hai Nam, Direktur Jenderal saat itu, mengarahkan pejabat untuk menghambat perusahaan dalam proses penilaian izin. Perusahaan dipaksa membayar suap antara VND100 juta hingga VND400 juta (sekitar Rp65 juta hingga Rp260 juta) per izin, serta sekitar US$500 per pekerja untuk mendapatkan perlakuan khusus. Praktik ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam industri penempatan tenaga kerja.
Skandal ini mengungkap adanya sistem akuntansi ganda yang digunakan perusahaan-perusahaan di sektor ekspor tenaga kerja antara 2020 hingga 2025. Lebih dari VND1,241 triliun (sekitar Rp800 miliar) tidak dicatat dalam pembukuan, menyebabkan kerugian pajak negara mencapai VND244 miliar (sekitar Rp157 miliar). Hoan sendiri tercatat menandatangani 14 izin dan menyetujui proses penilaian ilegal untuk visa E-7, serta menerima suap total lebih dari VND16,3 miliar (sekitar Rp10,5 miliar), termasuk hadiah pada hari libur dan Imlek.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi yang seharusnya menjadi pengawas industri penempatan tenaga kerja. Vietnam, seperti halnya Indonesia, merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Praktik suap semacam ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menempatkan pekerja migran pada posisi rentan karena mereka sering kali harus membayar biaya tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.
Menurut pengamat kebijakan publik di Hanoi, vonis ini menunjukkan keseriusan pemerintah Vietnam dalam memberantas korupsi, terutama di sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, mereka juga menggarisbawahi bahwa kasus ini hanyalah puncak gunung es, mengingat praktik serupa mungkin masih terjadi di sektor lain.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat dalam penempatan pekerja migran. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah berupaya memperbaiki tata kelola, namun kasus-kasus pemerasan oleh oknum masih kerap terjadi. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengambil langkah serupa untuk menindak tegas praktik suap di sektor ini, atau membiarkan masalah ini terus berlarut?
