Korea Utara Kecam Sikap PM Jepang Takaichi: Isyarat Militarisme Ekstrem

Pyongyang melontarkan kecaman keras terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, menyusul gestur penghormatan yang dilakukannya ke arah Kuil Yasukuni, tempat yang dianggap simbol militarisme masa lalu Jepang. Melalui media resmi, Korea Utara menilai tindakan tersebut sebagai cerminan "ambisi militeristik yang telah melampaui batas wajar."

Kritik ini disampaikan oleh Korean Central News Agency (KCNA) pada Senin, merespons langkah Takaichi yang mengirim persembahan ritual dan melakukan penghormatan di area parkir Nippon Budokan, beberapa ratus meter dari kuil, pada 15 Agustus lalu. Tanggal tersebut merupakan peringatan ke-81 kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, sebuah momen yang secara historis sensitif bagi negara-negara Asia Timur.

Meski tidak mengunjungi kuil secara langsung, Takaichi yang dikenal dengan kebijakan keamanan garis keras ini tetap menunjukkan penghormatan simbolis. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober lalu, ia rutin mengunjungi kuil tersebut setiap tahun pada hari peringatan perang. Kuil Yasukuni sendiri selama ini menjadi sumber gesekan diplomatik karena dianggap melegitimasi masa lalu agresif Jepang, termasuk invasi ke Tiongkok dan penjajahan Semenanjung Korea dari 1910 hingga 1945.

KCNA dalam komentarnya menuduh pemerintahan Takaichi menempuh "kebijakan militer yang sangat berbahaya," yang tidak terlihat pada pemerintahan sebelumnya. Tuduhan ini merujuk pada upaya Takaichi untuk merevisi tiga prinsip non-nuklir Jepang, yang melarang kepemilikan, produksi, dan kehadiran senjata nuklir di wilayahnya. Kabar tersebut mencuat menjelang revisi dokumen keamanan nasional Jepang yang dijadwalkan pada akhir tahun ini.

Komentar KCNA juga menyebut Jepang "akan mengulangi masa lalunya karena tidak pernah menarik pelajaran dan dengan sengaja mengingkari masa lalunya sebagai negara penjahat perang dan bangsa yang kalah." Pernyataan ini menegaskan sikap Pyongyang yang semakin vokal dalam menyoroti kebijakan pertahanan Tokyo. Sebelumnya, pada 17 Agustus, KCNA juga mengkritik Takaichi atas persembahan ritualnya serta kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi ke kuil yang sama.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara yang turut merasakan dampak pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, Indonesia tentu berkepentingan terhadap arah kebijakan pertahanan Jepang yang semakin ekspansif. Meski hubungan bilateral Indonesia-Jepang saat ini solid di bidang ekonomi dan investasi, langkah Tokyo yang berpotensi mengubah postur militernya patut dicermati. Apalagi, Jepang merupakan mitra strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Ketegangan ini juga berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Timur, yang secara tidak langsung berdampak pada arus perdagangan dan investasi di kawasan. Jika Jepang benar-benar merevisi prinsip non-nuklirnya, respons Tiongkok dan Korea Utara akan semakin keras, dan hal itu bisa memicu ketidakpastian geopolitik yang lebih luas.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana pemerintahan Takaichi berani melangkah dalam revisi dokumen keamanan nasionalnya. Apakah Tokyo akan tetap pada jalur pertahanan defensif, atau justru mengadopsi sikap yang lebih ofensif? Jawabannya akan menentukan arah hubungan antarnegara di kawasan, termasuk bagaimana Indonesia menempatkan diri di tengah rivalitas besar yang kian memanas.