Perang Tarif AS-Kanada dan Manuver Treasury: Pasar Global Terombang-ambing, Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Baca dalam 60 detik
- Imbal hasil obligasi AS turun dan saham teknologi melemah setelah Washington mengumumkan rencana pembelian kembali obligasi jangka panjang, sanksi baru terhadap Iran, dan ancaman tarif 50% untuk produk otomotif Kanada.
- Menteri Keuangan AS Scott Bessent dikritik karena intervensi pasar yang dianggap kontradiktif, sementara Gubernur The Fed Kevin Warsh menghadapi tekanan untuk memperjelas arah kebijakan moneter di tengah inflasi yang masih tinggi.
- Konflik dagang AS-Kanada dan ketidakpastian kebijakan The Fed berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan global, yang dapat berdampak pada arus modal asing dan nilai tukar rupiah di Indonesia.
Pasar keuangan global memasuki pekan yang penuh ketidakpastian setelah serangkaian kebijakan kontroversial dari Washington. Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun, sementara indeks saham teknologi tertekan, ketika para investor mencerna rencana Departemen Keuangan AS untuk memperluas pembelian kembali obligasi jangka panjang, sanksi ekonomi baru yang dijuluki 'economic D-Day' terhadap Iran, serta ancaman tarif baru yang menyasar Kanada. Kombinasi kebijakan ini tidak hanya mengguncang pasar domestik AS, tetapi juga menciptakan gelombang yang berpotensi menjalar ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Langkah Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, untuk memanfaatkan saldo Treasury General Account (TGA) dalam membeli obligasi berdurasi panjang mendapat respons positif dari pasar, tercermin dari turunnya imbal hasil obligasi 30 tahun sebesar 5 basis poin dan penipisan kurva imbal hasil. Namun, langkah ini dipertanyakan banyak analis. Ketergantungan Treasury pada penerbitan surat utang jangka pendek (bill) yang meningkat justru menambah risiko rollover, sehingga penggunaan TGA untuk membiayai pembelian obligasi jangka panjang dianggap kontradiktif dan berisiko tinggi. "Ini seperti mencoba memadamkan api dengan bensin," ujar seorang analis pasar obligasi yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump kembali mengangkat senjata tarif, kali ini menargetkan Kanada, sekutu dekat dan mitra dagang utama. Trump mengancam akan memberlakukan bea masuk 50 persen untuk semua mobil, truk, dan suku cadang asal Kanada mulai 1 Januari tahun depan jika tidak ada kesepakatan. Kanada, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney, merespons dengan tarif balasan 'dollar for dollar' atas baja, elektronik, dan produk AS lainnya yang akan berlaku mulai 8 September. Ketegangan ini memicu kekhawatiran akan perang dagang yang lebih luas, mengingat Trump juga tengah berhadapan dengan tarif dari Uni Eropa dan negara lainnya.
Di tengah hiruk-pikuk kebijakan fiskal dan perdagangan, Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh bersiap menyampaikan pidato kunci di simposium Jackson Hole akhir pekan ini. Warsh, yang baru menjabat tiga bulan, menghadapi tekanan besar untuk menjelaskan strategi pengendalian inflasi yang masih berada di atas target 2 persen selama lebih dari lima tahun. Ia juga harus menyikapi desakan Trump agar The Fed memangkas suku bunga, sementara Bessent justru mendorong penurunan imbal hasil obligasi melalui intervensi pasar. Kontradiksi antara kebijakan fiskal dan moneter ini menambah kebingungan di kalangan pelaku pasar.
Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan ganda. Pertama, penguatan dolar AS yang didorong oleh kebijakan suku bunga tinggi The Fed dapat menekan nilai tukar rupiah dan memicu arus modal keluar dari pasar obligasi dan saham domestik. Kedua, perang dagang AS-Kanada yang meluas dapat mengganggu rantai pasok global dan menekan harga komoditas ekspor andalan Indonesia, seperti minyak sawit dan batu bara. Meski demikian, harga emas yang naik 1 persen ke level tertinggi sejak pertengahan Mei bisa menjadi berkah bagi eksportir emas dan memberikan alternatif investasi yang aman di tengah ketidakpastian.
Ke depan, pasar akan mencermati pidato Warsh di Jackson Hole serta data ekonomi AS, termasuk penjualan obligasi 2 tahun senilai US$69 miliar. Jika Warsh gagal memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan moneter, volatilitas di pasar keuangan global dapat meningkat, dan Indonesia perlu bersiap menghadapi dampak rambatan yang mungkin terjadi. Pertanyaannya, apakah Bank Indonesia memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menstabilkan rupiah dan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah badai global ini?
