Inflasi Inti Singapura Naik ke 2%: Sinyal Tekanan Harga Global yang Perlu Diwaspadai Indonesia

Inflasi inti Singapura melonjak ke 2 persen pada Juli, naik dari 1,6 persen pada Juni, menurut data resmi yang dirilis Senin (24/8). Angka ini menjadi sinyal bahwa tekanan harga global, terutama dari energi dan pangan, masih membara dan berpotensi merembet ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.

Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan harga listrik dan gas yang mencapai 8,7 persen, membalikkan penurunan 2,9 persen pada bulan sebelumnya. Selain itu, inflasi jasa naik dari 1,5 persen menjadi 1,7 persen, sementara inflasi makanan sedikit meningkat dari 2,1 persen menjadi 2,2 persen. Otoritas Moneter Singapura (MAS) dan Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) dalam pernyataan bersama menyebut kenaikan tarif listrik dan harga pangan sebagai pemicu utama.

Angka inflasi inti tersebut masih di bawah perkiraan median 2,2 persen dari jajak pendapat Reuters. Sementara itu, inflasi keseluruhan yang diukur dari Indeks Harga Konsumen (IHK) naik ke 2,2 persen dari 1,9 persen, juga di bawah perkiraan 2,3 persen. Perlambatan inflasi transportasi pribadi, dari 8,4 persen menjadi 8 persen, sedikit meredam tekanan, namun inflasi akomodasi meningkat karena kenaikan sewa rumah dan biaya pemeliharaan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi peringatan. Sebagai negara pengimpor minyak dan pangan, Indonesia rentan terhadap gejolak harga global. Kenaikan harga energi dan pangan di Singapura mencerminkan tren yang lebih luas yang juga berdampak pada Indonesia. Bank Indonesia perlu mencermati risiko imported inflation, terutama jika harga minyak dunia tetap tinggi dan gangguan cuaca mengganggu produksi pangan global.

MAS dan MTI memperkirakan inflasi inti dan inflasi keseluruhan akan berada di kisaran 1,5 hingga 2,5 persen sepanjang 2026, sejalan dengan target bank sentral. Namun, mereka menggarisbawahi bahwa risiko masih condong ke atas. "Gangguan baru pada pasokan energi global atau kondisi cuaca yang lebih buruk dari perkiraan dapat meningkatkan biaya impor lebih dari yang diantisipasi," demikian pernyataan resmi mereka. Mereka juga menyebut bahwa permintaan yang kuat dari investasi teknologi informasi dapat mendorong inflasi lebih persisten.

Meski ada risiko kenaikan, otoritas Singapura juga melihat potensi penurunan. Jika kondisi keuangan global mengetat atau investasi terkait kecerdasan buatan melambat, aktivitas ekonomi bisa tertekan dan inflasi bisa lebih rendah dari perkiraan. "Namun, risiko penurunan tetap ada," kata mereka, menunjukkan ketidakpastian yang masih tinggi.

Bagi konsumen Indonesia, kabar ini berarti harga barang impor, terutama elektronik, kendaraan, dan bahan pangan tertentu, berpotensi naik dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi domestik untuk mengurangi dampak gejolak global. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah stabilisasi harga yang ada saat ini cukup untuk menghadapi tekanan yang semakin kompleks ini?