Suriah dan Israel Gelar Perundingan di Yordania: Upaya Meredakan Ketegangan di Tengah Negosiasi Keamanan yang Rapuh

Suriah dan Israel untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan duduk dalam satu meja perundingan, Minggu (23/8), di Amman, Yordania, dengan mediasi Amerika Serikat. Pertemuan tingkat tinggi itu dirancang untuk meredakan ketegangan yang memuncak setelah rentetan serangan udara Israel ke wilayah Suriah, sekaligus mencoba menghidupkan kembali negosiasi keamanan yang selama ini mandek. Langkah ini menjadi sinyal bahwa kedua negara, yang secara teknis masih berstatus perang sejak 1948, tengah mencari celah untuk mencegah eskalasi lebih jauh di kawasan yang sudah rapuh.

Menurut laporan kantor berita resmi Suriah, SANA, yang mengutip sumber diplomatik Kementerian Luar Negeri, agenda pembicaraan mencakup mekanisme konkret untuk menghentikan serangan Israel, penangkapan, dan operasi penargetan. Selain itu, kedua delegasi juga membahas upaya meredakan ketegangan antara Israel dan Turki agar rivalitas keduanya tidak meluas ke wilayah Suriah. Ini menjadi poin penting mengingat Ankara dan Tel Aviv kerap berselisih, dan Suriah kerap menjadi arena proksi kepentingan mereka.

Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, sehari sebelumnya kepada Reuters mengungkapkan bahwa Damaskus memperkirakan perundingan keamanan dengan Israel akan segera dilanjutkan, meski ia mengakui tingkat kepercayaan di antara kedua pihak masih tipis. Negosiasi sebelumnya sempat tertunda sejak dimulainya perang dengan Iran, dan Suriah bahkan memutus kontak sepenuhnya setelah serangan Israel ke pangkalan udara Abu al-Duhur pekan lalu. Namun, kehadiran delegasi di Amman menunjukkan adanya kemauan politik untuk kembali berdialog, setidaknya untuk meredam gesekan militer.

Washington telah lebih dari setahun berupaya menjadi penengah kesepakatan keamanan antara Israel dan pemerintahan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa. Shaibani menyebut kedua pihak sebenarnya telah menyetujui hampir semua poin di atas kertas pada awal tahun, termasuk pengaturan zona keamanan di Suriah selatan dan zona penyangga yang hanya akan dijaga pasukan PBB. Namun, Damaskus meragukan keseriusan Israel dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan atas pernyataan Shaibani.

Dalam pertemuan tersebut, SANA melaporkan bahwa Suriah menegaskan prioritas utamanya adalah penarikan Israel ke posisi sebelum penggulingan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, serta pemulihan penuh perjanjian disengagement 1974. Damaskus juga menyampaikan kepada delegasi Israel bahwa mereka tidak akan menerima pengaturan yang membatasi hak untuk membangun kembali dan mengembangkan angkatan bersenjata, atau menentukan aliansi dan kemitraan. Ini menjadi sinyal bahwa Suriah di bawah pemerintahan baru tidak ingin berada dalam posisi lemah dalam perundingan.

Soal Dataran Tinggi Golan, Suriah kembali menegaskan bahwa wilayah itu adalah bagian dari teritorinya yang diduduki Israel. Namun, Damaskus menilai pembahasan status final kawasan tersebut masih prematur. Israel merebut Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya, sebuah langkah yang diakui Amerika Serikat tetapi ditolak mayoritas komunitas internasional. Posisi ini menunjukkan bahwa isu Golan tetap menjadi ganjalan besar, namun kedua pihak memilih untuk fokus pada langkah-langkah praktis jangka pendek.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menarik untuk dicermati. Meski bukan aktor langsung, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengecam pendudukan Israel. Sikap Indonesia terhadap normalisasi hubungan dengan Israel juga kerap menjadi perdebatan domestik. Jika perundingan ini menghasilkan kesepakatan keamanan yang stabil, hal itu dapat mengubah dinamika kawasan dan mempengaruhi posisi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Namun, jika gagal, risiko eskalasi baru justru meningkat.

Pertanyaan besarnya, apakah mediasi AS mampu menjembatani jurang ketidakpercayaan yang dalam? Suriah tampaknya menuntut jaminan implementasi, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Israel, di sisi lain, masih mengedepankan operasi militer sebagai instrumen keamanan. Tanpa mekanisme verifikasi yang kuat dan komitmen politik yang nyata, perundingan ini berisiko menjadi sekadar agenda diplomatik tanpa hasil. Ke depan, dunia akan menyaksikan apakah Washington dapat memaksa kedua pihak untuk menepati janji, atau justru membiarkan kawasan kembali terperosok dalam siklus kekerasan.