Gempa NTT: Bencana Berulang, Mitigasi yang Tak Kunjung Membaik

Lebih dari sepekan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi mengalihkan prioritas dari operasi pencarian ke pemulihan kebutuhan dasar para penyintas. Hingga Jumat (21/8) pukul 17.00 WIB, tercatat 83 orang meninggal dunia, 986 luka-luka, dan lebih dari 110.000 warga mengungsi di sembilan kabupaten serta satu kota. Angka ini masih berpotensi bertambah seiring terbukanya akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi longsor.

Kerusakan fisik yang ditinggalkan gempa itu terbilang masif. Data BNPB menyebutkan 45.006 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 17.175 rusak berat, 9.818 rusak sedang, dan 18.013 rusak ringan. Tak hanya permukiman, 502 fasilitas pendidikan, 264 fasilitas kesehatan, 300 rumah ibadah, serta 339 gedung perkantoran ikut roboh. Infrastruktur vital seperti 68 titik jalan dan 25 jembatan juga putus, memaksa petugas mengerahkan helikopter dan kapal logistik untuk menyalurkan bantuan ke daerah terpencil.

Gempa yang dipicu aktivitas Sesar Naik Flores ini juga memicu peringatan dini tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gelombang tertinggi mencapai 0,94 meter di Maurole, Kabupaten Ende, sementara kenaikan muka air laut terpantau hingga Labuan Bajo. Menariknya, karakter tsunami kali ini jauh berbeda dibanding peristiwa 1992 yang meluluhlantakkan Flores dengan gelombang setinggi 26 meter. Kusnadi, Wakil Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), menjelaskan perbedaan itu dipengaruhi posisi sumber gempa, morfologi dasar laut, dan ukuran rekahan di dasar laut.

Secara geologis, kawasan Flores hingga Bali berada di atas Sesar Naik Flores yang terdiri dari beberapa segmen dengan laju pergeseran tinggi. Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 mencatat segmen Lombok–Sumbawa bergerak 9,9 milimeter per tahun dengan potensi magnitudo maksimum 8,0, sementara segmen Flores Barat dan Tengah masing-masing bergerak 11,6 milimeter per tahun. Data ini menegaskan bahwa energi tektonik di wilayah tersebut terus terakumulasi, menjadikannya salah satu zona gempa paling aktif di Indonesia. "Energi yang terkumpul dalam tubuh batuan itulah yang kemudian terlepas sebagai gempa," ujar Kusnadi.

Eko Teguh Paripurno, pakar kebencanaan dari UPN Veteran Yogyakarta, mengingatkan bahwa ancaman tektonik di Indonesia adalah kepastian geologis. "Yang menjadi variabel adalah tingkat kerentanan masyarakatnya," katanya. Sayangnya, upaya mitigasi selama ini belum mampu mengejar laju pembangunan permukiman dan infrastruktur. Banyak rumah dibangun di kawasan rawan tanpa mengindahkan standar konstruksi tahan gempa, sementara edukasi kebencanaan masih minim di daerah perbukitan dan pelosok. Teguh menegaskan, "Gempa tidak langsung membunuh, bangunan yang roboh itulah yang menimpa penghuninya."

Indonesia sebenarnya memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk bangunan tahan gempa yang memadai, tetapi implementasinya jauh dari optimal, terutama pada rumah swadaya. Kusnadi menyarankan pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi wilayah labil, sementara Teguh mendorong program retrofitting sebagai solusi jangka pendek yang lebih realistis dibanding penataan ruang yang butuh puluhan tahun. "Memperkuat bangunan yang telah berdiri bisa lebih cepat mengurangi risiko korban jiwa," ujarnya.

Di sisi respons darurat, Teguh mengapresiasi mobilisasi cepat Basarnas, TNI, Polri, dan relawan dalam 24 jam pertama. Namun, tantangan muncul saat operasi menjangkau pedalaman: longsor menutup akses, listrik padam mengganggu komunikasi, dan pendataan korban belum terintegrasi real-time. Penggunaan perangkat satelit seperti Starlink menjadi solusi sementara. "Indonesia masih lebih siap merespons setelah bencana ketimbang berinvestasi untuk mengurangi risikonya," kritik Teguh.

Kusnadi mengingatkan bahwa Sesar Naik Flores memiliki periode ulang 50–100 tahun, membuat kewaspadaan masyarakat mudah memudar. "Daya ingat masyarakat terhadap bencana paling lama 5–7 tahun, setelah itu lupa lagi," katanya. Ia menekankan perlunya budaya sadar bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan, bukan sekadar tugas pemerintah. Teguh menambahkan, simulasi kebencanaan sering kali hanya seremonial, sementara kebijakan tata ruang kerap mengesampingkan peta kerentanan demi mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaannya, akankah pemerintah dan masyarakat kali ini benar-benar belajar dari tragedi NTT? Atau kita akan kembali terlena hingga gempa besar berikutnya datang? Membangun ketahanan bukan hanya soal memperkuat bangunan, tetapi juga mengubah cara kita memandang risiko dan berinvestasi pada kesiapsiagaan jangka panjang.