Empat Helikopter Water Bombing Dikerahkan BNPB Kendalikan Karhutla di Kalsel

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi mengoperasikan empat helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan, Senin (24/8). Penambahan satu armada dari sebelumnya tiga unit ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mengejar penurunan luas area terbakar sebelum musim kemarau mencapai titik kritis.

Kepala Subbid Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Ariansyah, mengonfirmasi bahwa seluruh helikopter telah siaga dan langsung diterjunkan bertugas. "Empat helikopter standby dan semuanya dioperasikan hari ini," ujarnya di Banjarbaru. Satu unit tambahan merupakan hasil pergeseran dari operasi karhutla di Riau, menunjukkan adanya mobilitas sumber daya nasional untuk merespons daerah dengan tingkat keparahan tinggi.

Sepanjang sebulan terakhir, armada udara telah melakukan 243 kali pengeboman air dengan total volume lebih dari satu juta liter. Air tersebut dijatuhkan ke titik-titik api di lahan gambut dan area terpencil yang sulit dijangkau petugas darat. Angka ini mencerminkan skala operasi yang masif, namun juga mengindikasikan bahwa karhutla di Kalsel masih jauh dari kata terkendali.

Kebakaran lahan di Kalimantan Selatan bukan persoalan baru. Setiap musim kemarau, provinsi ini masuk dalam daftar daerah rawan karhutla bersama Sumatra Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Dampaknya tidak hanya kerugian ekologis, tetapi juga gangguan kesehatan akibat kabut asap yang kerap menyebar hingga ke negara tetangga. Oleh karena itu, penguatan operasi udara menjadi langkah strategis untuk memutus rantai penyebaran api lebih cepat.

Di sisi lain, upaya pemadaman di darat tetap berjalan paralel. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan dibagi berdasarkan wilayah tugas untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat. Namun, efektivitas operasi darat kerap terhambat oleh kondisi medan yang berat, menjadikan dukungan udara sebagai faktor penentu.

Menurut catatan BNPB, karhutla tahun ini cenderung lebih terkendali dibandingkan 2019 yang memicu darurat asap di sejumlah provinsi. Meski demikian, data terbaru menunjukkan masih ada ratusan titik panas yang muncul secara sporadis. Ariansyah berharap dengan tambahan armada, waktu respons pemadaman bisa dipersingkat dan luas lahan terbakar dapat ditekan hingga batas minimal.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah rawan karhutla, langkah ini membawa angin segar. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah penguatan operasi udara ini akan diikuti dengan kebijakan jangka panjang, seperti restorasi gambut dan penegakan hukum bagi pembakar lahan. Tanpa itu, siklus kebakaran tahunan berisiko terulang, dan anggaran penanggulangan bencana akan terus membengkak.

Ke depan, publik menanti apakah BNPB akan memperluas operasi serupa ke daerah lain yang juga memasuki musim kemarau, atau justru mengurangi armada ketika intensitas api menurun. Keputusan ini akan menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjaga komitmennya terhadap target pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem.