Tokyo Kaji 'Sungai Bawah Tanah' Raksasa untuk Atasi Banjir: Proyek Raksasa Era Reiwa
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Tokyo menghidupkan kembali rencana ambisius membangun sungai bawah tanah sepanjang 30 km untuk mengalirkan air banjir ke Teluk Tokyo, sebagai respons atas meningkatnya intensitas hujan ekstrem.
- Proyek yang pertama kali digagas pada 1985 ini diperkirakan menelan biaya triliunan yen, namun para ahli menilai investasi tersebut sebanding dengan potensi kerugian akibat banjir yang kian parah.
- Jika terealisasi, infrastruktur ini akan menjadi yang terbesar di Jepang dan dapat menjadi model bagi kota-kota besar lain di Asia, termasuk Jakarta, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Tokyo, Jepang โ Di tengah meningkatnya frekuensi hujan ekstrem yang memicu banjir besar, Pemerintah Metropolitan Tokyo kembali mengkaji rencana pembangunan "sungai bawah tanah" raksasa. Proyek ini dirancang untuk menampung luapan air sungai dan mengalirkannya langsung ke Teluk Tokyo, sebuah langkah yang dinilai mampu melindungi ibu kota Jepang dari bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi.
Wacana ini sebenarnya bukan hal baru. Gagasan serupa telah muncul sejak 1985, saat Gubernur Shunichi Suzuki menjabat, ketika hujan deras kerap meluapkan sungai-sungai kecil seperti Kanda, Shirako, dan Shakujii. Namun, rencana yang saat itu menelan biaya estimasi 1,1 triliun yen itu meredup setelah beberapa tahun. Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Yuriko Koike, proyek ini kembali dihidupkan dan masuk dalam strategi jangka panjang "Tokyo Masa Depan" sejak 2021.
Skema yang tengah disusun akan menghubungkan dua reservoir bawah tanah yang sudah ada: Reservoir Shirako (3,2 km) dan Reservoir Kanda-Ring Road 7 (4,5 km). Keduanya akan disambung oleh reservoir lebar-bawah tanah Ring Road 7 sepanjang 5,4 km, lalu diperpanjang hingga ke selatan mencakup cekungan Sungai Meguro. Total panjang sistem ini mencapai sekitar 30 kilometer, dengan muara akhir di Teluk Tokyo.
Dorongan untuk merealisasikan proyek ini semakin kuat setelah Topan Jangmi melanda Tokyo pada Juni lalu. Saat itu, empat sungai mendapat peringatan darurat banjir level 4. Reservoir Kanda-Ring Road 7 tercatat menampung 237.100 meter kubik air, setara 44% kapasitasnya, dan berhasil menurunkan muka air sungai sekitar 60 sentimeter. Namun, reservoir konvensional memiliki keterbatasan: setelah hujan reda, air harus dilepaskan kembali ke sungai. Dengan sungai bawah tanah yang mengalir langsung ke teluk, air dapat terus dialirkan, sehingga kapasitas penampungan jauh lebih besar.
Gubernur Koike menyebut proyek ini sebagai "monumental" dan sejajar dengan pengalihan Sungai Arakawa pada era Tokugawa. "Ini akan menjadi upaya besar untuk menciptakan sungai baru di era Reiwa," ujarnya dalam wawancara dengan Mainichi Shimbun. Ia menegaskan bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya menjadikan Tokyo lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Jepang memang memiliki pengalaman panjang dalam membangun infrastruktur bawah tanah. Salah satu contoh sukses adalah Tokyo Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel di Kasukabe, Saitama, yang beroperasi penuh sejak 2006. Fasilitas sepanjang 6,3 km ini terbukti efektif: saat topan Agustus 2024, ia menampung 8,53 juta meter kubik air, dan diperkirakan telah mengurangi kerugian banjir hingga 162,6 miliar yen antara 2002-2023.
Kendati demikian, biaya proyek ini sangat besar. Perpanjangan sistem hingga Teluk Tokyo diperkirakan membutuhkan tambahan beberapa ratus miliar yen. Namun, Ketua komite perencanaan Tokyo, Profesor Tadashi Yamada dari Universitas Chuo, menilai investasi ini sepadan. "Banjir di seluruh dunia semakin besar skalanya. Sungai bawah tanah adalah solusi efektif, meski butuh biaya dan waktu lama. Jika kita mulai sekarang, kita bisa melindungi generasi mendatang," katanya.
Bagi Indonesia, proyek ini menawarkan pelajaran penting. Jakarta, yang kerap dilanda banjir, tengah menggarap proyek tanggul laut dan normalisasi sungai. Namun, pendekatan Jepang yang memanfaatkan ruang bawah tanah untuk mengalihkan air secara langsung ke laut bisa menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan, terutama di tengah keterbatasan lahan di permukaan. Meski biayanya fantastis, dampak jangka panjangnya terhadap pengurangan risiko bencana bisa jauh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan banjir tahunan.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Tokyo mampu merealisasikan proyek ini di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan teknis. Jika berhasil, bukan tidak mungkin kota-kota besar di Asia, termasuk Jakarta, akan mengikuti jejak serupa. Namun, tanpa komitmen politik yang kuat dan dukungan publik, proyek sebesar ini bisa kembali menguap seperti 40 tahun lalu.


