Iran Nyatakan Perang Total: Sanksi AS Tak Lagi Sekadar Tekanan Ekonomi

Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan negaranya kini berhadapan dengan "perang berskala penuh" yang meliputi sektor ekonomi, militer, dan keamanan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons langsung terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump yang berjanji menjatuhkan sanksi paling berat dalam sejarah hubungan kedua negara.

Dalam pidato yang disiarkan kantor berita IRNA pada Minggu (23/8), Pezeshkian menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan gentar menghadapi tekanan asing. Ia justru membalik narasi bahwa Iran akan ambruk seperti Venezuela, dengan menyebut perlawanan dan solidaritas rakyat sebagai kekuatan yang membuat negara itu tetap berdiri.

Pernyataan ini muncul di tengah kebuntuan diplomasi yang semakin nyata. Iran dan AS sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman pada Juni lalu melalui mediasi Pakistan dan Qatar, dengan kesepakatan untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan akhir. Namun, pembahasan tindak lanjut justru menemui jalan buntu setelah kedua pihak berselisih soal skema navigasi di Selat Hormuz.

Bagi Indonesia, eskalasi ini bukan sekadar konflik di kawasan Timur Tengah. Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pasokan minyak dunia, termasuk untuk kebutuhan energi domestik. Setiap gangguan di titik tersebut berpotensi memicu gejolak harga minyak global yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan anggaran energi dalam negeri.

Pezeshkian juga menyoroti upaya pemerintahannya menjaga persatuan nasional di tengah tekanan yang terus meningkat. Ia menolak anggapan bahwa Iran akan runtuh, justru menegaskan bahwa negara itu mampu menjadi kekuatan yang mengagumkan melalui perlawanan dan solidaritas. Namun, analis menilai bahwa retorika tersebut juga merupakan upaya untuk mengonsolidasikan dukungan publik di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Ketegangan yang memuncak kembali ini menunjukkan bahwa sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS tidak hanya berdampak pada Iran, tetapi juga pada stabilitas kawasan dan pasar energi global. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa jika negosiasi terus buntu, risiko konflik terbuka akan meningkat, terutama di area strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi sumber energi dan penguatan ketahanan nasional. Ketergantungan pada minyak impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga akibat ketidakstabilan geopolitik. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi konsumen dan industri dari potensi lonjakan harga.

Ke depannya, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah kedua negara mampu menemukan titik temu di tengah saling curiga yang mendalam. Atau justru eskalasi ini akan membawa kawasan menuju konfrontasi yang lebih luas, dengan konsekuensi yang tidak hanya dirasakan oleh Iran dan AS, tetapi juga oleh negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia.