Rally Nasional Singapura 2026: Paket Dukungan Anak S$70.000 hingga Terowongan Bawah Laut

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dalam pidato National Day Rally 2026, menegaskan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada membantu keluarga berkembang. Dalam pidato yang disiarkan langsung, ia meluncurkan serangkaian kebijakan pro-keluarga, termasuk paket dukungan finansial besar-besaran untuk setiap anak, perluasan cuti orang tua, dan penurunan biaya penitipan anak. Langkah ini diambil di tengah tekanan demografis yang dihadapi Singapura, dengan tingkat kelahiran yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu pengumuman paling menonjol adalah paket baru bernama SG Child Support Package yang akan menggantikan skema Baby Bonus dan Large Families Scheme mulai 1 April 2027. Setiap anak Singapura akan menerima total hampir S$70.000 (sekitar US$55.140) sejak lahir hingga usia 17 tahun. Paket ini mencakup hadiah tunai S$10.000 di tahun pertama, hibah MediSave S$5.000 untuk bayi baru lahir, serta hibah First Step Grant S$5.000 yang disimpan dalam Child Development Account (CDA). Selain itu, pemerintah akan memberikan kontribusi tahunan S$2.000 dalam bentuk Child Credits hingga anak berusia 16 tahun, dan tambahan S$10.000 ke Post-Secondary Education Account saat anak menginjak usia 17 tahun.

Menariknya, paket ini memberikan dukungan yang sama rata untuk setiap anak, tanpa memandang urutan kelahiran. Keluarga dengan anak tunggal, anak kedua, atau anak ketiga akan menerima jumlah yang identik. Bahkan, anak-anak dari keluarga orang tua tunggal juga berhak atas manfaat penuh. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan setiap anak memiliki awal kehidupan yang setara. "Setiap anak di Singapura, apa pun latar belakang keluarganya, berhak mendapatkan awal yang baik dalam hidup," ujar Wong, seperti dikutip media lokal.

Di sektor perumahan, pemerintah menaikkan batas pendapatan untuk membeli flat HDB baru (BTO) dari S$14.000 menjadi S$16.000 per bulan, dan untuk eksekutif kondominium dari S$16.000 menjadi S$18.000. Batas pendapatan untuk pembeli tunggal berusia 35 tahun ke atas juga dinaikkan menjadi S$8.000. Perubahan ini berlaku bagi mereka yang mengajukan surat kelayakan HDB mulai 24 Agustus. Selain itu, mulai Februari 2027, keluarga yang memiliki atau sedang menantikan anak akan mendapatkan satu kesempatan undian tambahan untuk setiap anak. "Semakin banyak anak, semakin banyak peluang undian yang Anda terima, karena kami ingin membantu keluarga yang sedang berkembang ini mendapatkan rumah lebih cepat," jelas Wong.

Biaya penitipan anak juga menjadi sorotan. Pemerintah berkomitmen menurunkan biaya bulanan penitipan anak penuh waktu menjadi S$150 dan penitipan bayi penuh waktu menjadi S$300 di prasekolah yang didukung pemerintah. Saat ini, setelah subsidi dasar, biaya tersebut berkisar antara S$365 hingga S$559 untuk penitipan anak, dan S$746 hingga S$1.256 untuk penitipan bayi. Penurunan ini akan dilakukan secara bertahap mulai 2028 dan mencapai target pada 2030. Selain itu, lebih banyak prasekolah akan bergabung dengan jaringan pusat yang didukung pemerintah, dan pusat perawatan siswa di sekolah dasar juga akan mendapat dukungan tambahan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan.

Dalam pidato yang sama, Wong juga mengumumkan rencana ambisius untuk menggabungkan pulau-pulau kecil seperti Semakau, Bukom, dan Pulau Sudong menjadi satu pulau besar dalam beberapa dekade mendatang, mirip dengan pembentukan Pulau Jurong. Pulau baru ini akan menjadi rumah bagi industri canggih, termasuk manufaktur maju dan infrastruktur listrik. Selain itu, pemerintah sedang mempelajari kelayakan membangun terowongan bawah laut dari daratan utama ke Pulau Tekong, yang selama ini tidak memiliki koneksi darat. Terowongan ini, menurut Wong, merupakan proyek rekayasa besar yang dapat mendekatkan pulau-pulau terluar Singapura ke daratan utama. Sekitar 500 hektare lahan reklamasi juga akan disiapkan untuk penggunaan sipil di masa depan.

Kebijakan lain yang menarik perhatian adalah penghapusan batasan jumlah pemutaran film berbahasa daerah (dialek) di bioskop. Langkah ini dipicu oleh diskusi publik setelah film Teochew berjudul "Dear You" tayang. Meskipun siaran televisi gratis tetap menggunakan bahasa Mandarin, tidak ada lagi batasan untuk film dialek di bioskop, asalkan tersedia versi dengan sulih suara Mandarin. Kementerian Digital dan Informasi juga akan menghapus pembatasan konten dialek untuk layanan TV berlangganan. Pedoman baru ini mulai berlaku pada September.

Bagi Indonesia, kebijakan pro-keluarga Singapura ini menjadi cermin bagaimana negara tetangga menangani masalah demografi. Dengan angka kelahiran yang juga menurun di Indonesia, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan langkah serupa, seperti insentif finansial untuk anak, perbaikan cuti orang tua, dan subsidi pendidikan anak usia dini. Namun, perbedaan kondisi ekonomi dan sosial membuat adopsi kebijakan semacam itu perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Pertanyaannya, akankah Indonesia berani mengambil langkah berani seperti Singapura untuk mengatasi tantangan demografisnya?