Krisis Gas Bangladesh: Pabrik Pupuk Terhenti, Industri Garmen Terancam

Pabrik pupuk Ashuganj, yang pernah menjadi simbol kemandirian pangan Bangladesh, kini hanya menyisakan kerangka besi berkarat. Sejak Maret 2025, fasilitas milik negara itu berhenti beroperasi total, menjadi korban terbaru dari krisis gas yang melumpuhkan industri, memicu pemadaman listrik, dan memunculkan protes di jalanan. Padahal, pabrik ini dulu mempekerjakan lebih dari 1.200 orang dan memproduksi 1.000 ton urea setiap hari untuk 170 juta penduduk.

Krisis ini bukan kejadian mendadak. Bangladesh sebenarnya hampir swasembada gas pada 2018, tetapi produksi menurun seiring menipisnya ladang-ladang tua, sementara permintaan terus meningkat. Kurangnya investasi eksplorasi di era pemerintahan sebelumnya, ditambah gangguan pasokan LNG akibat perang di Timur Tengah, membuat negara ini semakin terpuruk. Menteri Energi Iqbal Hasan Mahmud Tuku menuding pemerintahan Sheikh Hasina yang digulingkan pada 2024 gagal mengebor sumur baru, sehingga ketergantungan pada impor menjadi tak terhindarkan.

Dampaknya terasa luas. Enam pabrik urea besar terpaksa tutup atau membatasi produksi, mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Lebih dari itu, ratusan pabrik tekstil—yang menjadi tulang punggung ekspor Bangladesh sebagai pengekspor garmen terbesar kedua dunia—ikut merasakan dampaknya. Pemadaman listrik menjadi pemandangan umum, dan pemerintah bahkan memerintahkan pusat perbelanjaan tutup lebih awal untuk menghemat energi. Rumah tangga pun tak luput; banyak warga beralih ke tungku kayu dan harus bertahan tanpa kipas di tengah udara lembap yang menyengat.

"Kami tidak mendapatkan setetes gas pun di malam hari," keluh Nargis Begum, warga dekat pabrik Ashuganj. "Kadang tekanannya terlalu rendah, kami bahkan tidak bisa menyalakan dua kompor sekaligus." Keluhan serupa juga disuarakan pengemudi becak gas yang memblokir jalan karena kehabisan bahan bakar.

Para ahli menilai akar masalahnya adalah kurangnya investasi eksplorasi selama bertahun-tahun. Profesor geologi Universitas Dhaka, Md Anwar Hossain Bhuiyan, menekankan bahwa produksi dari ladang yang ada bisa ditingkatkan, tetapi solusi jangka panjang membutuhkan sumur baru. "Satu sumur bisa menelan biaya US$12–16 juta, tetapi nilai gas yang bisa diekstrak jauh lebih besar," ujarnya. Pemerintah pun berencana membeli dua rig pengeboran dan membuka lelang blok lepas pantai.

Namun, langkah tersebut butuh waktu, sementara krisis sudah di depan mata. Ketua Petrobangla, Md Abdul Mannan, menyebut transisi ke energi terbarukan sebagai jawaban akhir, meski ia mengaku belum bisa memastikan kapan—mungkin dua tahun lagi. Pertanyaannya, akankah Bangladesh mampu bertahan hingga saat itu? Bagi Indonesia, krisis ini menjadi pengingat pentingnya investasi berkelanjutan di sektor energi dan diversifikasi sumber pasokan. Ketergantungan pada satu jenis energi atau satu wilayah geografis bisa menjadi bumerang ketika terjadi gejolak global. Apakah Jakarta sudah cukup antisipatif?